Statement Wattimury, Lukai Hati Rakyat Kepulauan Tanimbar

Ambon Pelita Maluku.com -  Statement Ketua DPRD Maluku Lucky Wattimury kepada sejumlah media, pada Kamis, (18/03/2021) yang menyatakan, “Sesuatu yang tidak mungkin dilakukan karena tidak ada regulasi yang menjamin Kepulauan Tanimbar sebagai daerah penghasil, demikian juga permintaan untuk mendapatkan PI 6 persen, tidak ada dasar hukumnya,” Akhirnya disikapi secara serius oleh Salah satu Tokoh Pemuda asal Kabupaten Kepulauan Tanimbar Gilang Kelyombar.

Kepada Pelita Maluku.com, Kelyombar menyayangkan statement disampaikan oleh pimpinan DPRD Maluku ini, karena pernyataan tersebut telah menyakiti hati seluruh rakyat di Kepulauan Tanimbar.

Seharusnya Kata Gilang, sebagai pimpinan DPRD  Lucky Wattimury harus berlaku Arif dan bijaksana dalam mengeluarkan pernyataan, sebelum hal ini diperjuangkan, sehingga tidak sampai melukai hati warga yang diwakilinya.

Mestinya Wattimury, sebagai wakil rakyat harus mendengar dan memperjuangkan apa yang menjadi keinginan rakyatnya. Soal apa yang menjadi keinginan rakyat terwujud atau tidak itu soal nanti, yang penting keinginan rakyat telah disampaikan dan diperjuangkan kepada Pemerintah Pusat.

"Pak Lucky ini seorang wakil rakyat atau wakil dari penguasa?? Ko bukannya beliau memperjuangkan aspirasi rakyat tapi ko sebaliknya mengorbankan nasib masyarakat yang nantinya akan menerima dampak dari pembangunan proyek raksasa ini nantinya. Terlepas dari semua aturan dan keputusan yang sudah keluar dari Pemerintah Pusat harusnya pak Lucky sebagai wakil rakyat sebelum mengeluarkan stetmen tersebut beliau harus pula bisa melihat berbagai hal terutama dampak - dampak terburuk yang akan di alami dan di terima oleh masyarakat tanimbar, akibat dari pembangunan proyek raksasa ini.

Gilang yang juga menjabat selaku Ketua Serikat Buruh Sejaterah (SBSI) Provinsi Maluku ini, mengungkapkan, sebagai wakil rakyat,  harusnya Pimpinan DPRD itu, menjaga hati rakyat dan tidak mengeluarkan statement yang pada akhirnya melukai dan memperkeruh suasana, sebab warga di Kepulauan Tanimbar menunggu eksen dari DPRD Maluku dalam memperjuangkan keinginan dan harapan mereka.

" Kita jangan bicara yang muluk-muluk dulu, misalkan ke depan proyek raksasa ini di bangun di Tanimbar lalu ada musibah yang terjadi, apakah pa lucky yang akan bertanggung jawab? Otomatis tidak , karna nantinya pun yang mengalami dan yang menerima semua itu adalah masyarakat setempat. Apalagi kalau kita lihat partai yang menaungi pa lucky adalah partainya kaum wong cilik, harusnya beliau bisa menjembatani masalah ini untuk kita sama-sama duduk satu meja bersama pa Gubernur untuk mencari solusi yang terbaik demi kemaslahatan masyarakat Tanimbar dan Maluku pada umumnya. Saya sangat meyakini Pak Gubernur Murad Ismail sangat mencintai masyarakat Tanimbar, beliau tidak mungkin membiarkan masyarakatnya menderita akibat pembangunan proyek raksasa ini. Beliau itu bapak bagi kami masyarakat Tanimbar, beliau itu sangat arif dan bijaksana tidak mungkin beliau membiarkan masyarakatnya menderita. Win win solusion itu pasti ada," ungkap Kelyombar.

Untuk Gilang berharap, kedepan pernyataan - pernyataan seperti ini, tidak terulang kembali, sehingga tidak menimbulkan polimik dan keresahan di hati masyarakat, karena hadirnya Blok Masela, pada akhirny tidak dirasakan sendiri oleh masyarakat Kepulauan Tanimbar, melainkan seluruh masyarakat di Maluku.

"Pak Ketua DPRD Provinsi Maluku harus tahu kami masyarakat tanimbar akan memperjuangkan hak -hak yang harus kami dapat, kami tidak diam, jika provinsi tetap ngotot untuk tidak memberikan apa yang seharusnya jadi milik masyarakat tanimbar maka usul saya untuk bapak Ketua DPRD Provinsi Maluku, Bapak Lucky Wattimury yang terhormat bahwa, sebaiknya kalau bisa bapa kan saat ini masi punya wewenang untuk mengetuk palu kan, jadi kalau bisa bapa usulkan saja ke Presiden untuk proyek raksasa ini di pindahkan saja semuanya ke Ibu Kota Provinsi untuk di bangun di sana biar bisa dengan leluasa mengelola PI 10% tersebut," Kata Gilang (PM.007)