Ambon, Pelita Maluku – Tingginya laju urbanisasi di Kota Ambon menjadi tantangan serius bagi pemerintah Kota Ambon dalam menyediakan layanan publik yang memadai. Kondisi itu mendorong perlunya kebijakan berbasis data serta percepatan pengembangan konsep Smart City untuk menjawab berbagai persoalan perkotaan yang kian kompleks.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ambon, Ronald Lekransy, mengatakan Ambon sebagai ibu kota Provinsi Maluku menjadi pusat pemerintahan, perdagangan, pendidikan, dan pelayanan publik yang terus menarik arus perpindahan penduduk dari berbagai daerah.
“Sebagai ibu kota provinsi, Ambon menjadi pusat pemerintahan, perdagangan, pendidikan, dan pelayanan publik. Kondisi ini menyebabkan tingkat urbanisasi cukup tinggi dan berdampak pada meningkatnya kebutuhan layanan dasar serta berbagai tantangan pembangunan perkotaan,” kata Lekransy saat menjadi narasumber dalam diskusi panel bertema “Birokrasi dan Kebijakan Publik Berbasis Kepulauan” yang digelar Laboratorium Jurusan Ilmu Administrasi FISIP Universitas Pattimura, Kamis (18/6/2026).
Ia mengungkapkan jumlah penduduk Kota Ambon saat ini mencapai sekitar 360.919 jiwa dengan laju pertumbuhan rata-rata 5,6 persen per tahun. Pertumbuhan tersebut berdampak langsung pada meningkatnya kebutuhan pelayanan publik dan tekanan terhadap infrastruktur dasar.
Salah satu persoalan yang paling terasa adalah pengelolaan sampah. Saat ini produksi sampah di Ambon mencapai sekitar 256,41 ton per hari, sementara kapasitas penanganan baru berada di angka 185,5 ton per hari.
“Jika urbanisasi terus meningkat tanpa pengelolaan yang baik, volume sampah diperkirakan bisa mencapai 300 hingga 400 ton per hari,” ujarnya.
Selain persoalan sampah, urbanisasi juga memicu meningkatnya kepadatan permukiman yang berpotensi melahirkan kawasan kumuh dan pelanggaran tata ruang. Tekanan serupa juga terjadi pada sektor kesehatan dan pendidikan akibat meningkatnya jumlah penduduk yang harus dilayani.
Di sektor kesehatan, lonjakan penduduk berdampak pada meningkatnya antrean layanan, kebutuhan tenaga kesehatan, dan fasilitas kesehatan. Sementara di sektor pendidikan, pemerintah dituntut menambah ruang kelas, tenaga pendidik, serta sarana penunjang lainnya.
Urbanisasi juga dinilai berpotensi meningkatkan angka pengangguran perkotaan dan memperbesar sektor informal yang belum tertata. Jika tidak diantisipasi, kondisi tersebut dapat memunculkan berbagai kerentanan sosial di tengah masyarakat.
Pada saat yang sama, Ambon mulai menghadapi persoalan kemacetan lalu lintas akibat meningkatnya jumlah kendaraan dan aktivitas perkotaan. Dampaknya tidak hanya mengganggu mobilitas warga, tetapi juga meningkatkan emisi karbon dan menurunkan kualitas lingkungan.
Lekransy turut menyoroti persoalan administrasi kependudukan. Tingginya mobilitas masyarakat membuat data kependudukan sering berubah secara dinamis sehingga menyulitkan pemerintah dalam menyusun perencanaan pembangunan yang akurat.
“Pemerintah harus memiliki sistem data yang kuat agar setiap kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Meski demikian, ia menilai urbanisasi tidak semata-mata menjadi ancaman, tetapi juga peluang yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemajuan daerah apabila dikelola secara tepat.
Karena itu, Pemerintah Kota Ambon terus memperkuat pelayanan publik berbasis data, mengembangkan konsep Smart City, membangun kawasan pertumbuhan baru, serta melakukan modernisasi transportasi perkotaan untuk mengurangi beban aktivitas di pusat kota.
Selain itu, penguatan sektor pendidikan dan kesehatan, penataan permukiman berkelanjutan, pengelolaan sampah modern, penyediaan ruang terbuka publik, hingga adaptasi terhadap perubahan iklim menjadi bagian dari strategi pembangunan yang terus didorong pemerintah.
“Urbanisasi harus menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, bukan sebaliknya menjadi sumber persoalan baru bagi kota,” pungkasnya.
Redaksi Pelita Maluku – Ais Fasse