Vanath Gandeng OJK Perkuat Inklusi Keuangan dan Stabilitas Ekonomi Maluku

Ambon, Pelita Maluku – Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath menegaskan pentingnya sinergi antara Pemerintah Provinsi Maluku dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memperkuat literasi, inklusi, serta stabilitas sektor jasa keuangan di wilayah kepulauan.

Penegasan itu disampaikan Vanath saat menghadiri pengukuhan Kepala OJK Provinsi Maluku yang baru di Aula Kantor Perwakilan OJK Provinsi Maluku, kawasan Karpan, Ambon, Senin (18/5/2026).

Dalam sambutannya, Vanath menyampaikan apresiasi kepada Kepala OJK Maluku sebelumnya, Andi Muhammad Yusuf, atas dedikasi dan kontribusinya selama bertugas, khususnya dalam mengawal proses Kelompok Usaha Bank (KUB) BPD Maluku Maluku Utara, yang dinilai menjadi langkah strategis dalam menjaga stabilitas perbankan daerah.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Maluku, kami menyampaikan penghargaan atas pengabdian yang telah diberikan. Pengawalan terhadap proses KUB BPD Maluku-Malut menjadi salah satu kontribusi penting bagi penguatan fondasi sektor keuangan daerah,” ujar Vanath.

Pada kesempatan yang sama, Vanath juga menyambut Kepala OJK Maluku yang baru, Haramain Billady, yang sebelumnya bertugas di OJK Purwokerto. Ia berharap kehadiran pimpinan baru dapat memperkuat kolaborasi antara regulator jasa keuangan dan pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

“Kami menantikan sinergi yang kuat bersama OJK untuk memperluas literasi dan inklusi keuangan, sekaligus menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi di Bumi Raja-Raja,” katanya.

Vanath mengungkapkan, di tengah tekanan ekonomi global, perekonomian Maluku pada awal 2026 menunjukkan ketahanan yang positif. Pertumbuhan ekonomi tercatat mencapai 5,16 persen, didukung sektor jasa keuangan yang tumbuh progresif sebesar 9,02 persen, sementara inflasi tetap terkendali di angka 3,13 persen.

Namun demikian, ia menyoroti tantangan besar yang masih dihadapi Maluku sebagai daerah kepulauan, terutama terkait pemerataan akses layanan keuangan digital hingga ke wilayah terpencil.

“Tantangan geografis Maluku menjadikan akses layanan keuangan digital sebagai pekerjaan rumah besar, tetapi sekaligus peluang yang harus dimanfaatkan bersama,” tegasnya.

Pemerintah Provinsi Maluku, lanjut Vanath, juga tengah mempersiapkan Sensus Ekonomi 2026 untuk memetakan potensi usaha, termasuk sektor UMKM di daerah-daerah terluar. Dalam konteks itu, OJK diharapkan dapat mempercepat perluasan layanan keuangan digital agar mampu menjangkau seluruh masyarakat.

Selain perluasan akses, Vanath menekankan pentingnya penguatan struktur permodalan dan tata kelola lembaga jasa keuangan sebagai fondasi utama dalam meningkatkan daya saing ekonomi daerah.

“Penguatan modal dan tata kelola yang sehat menjadi kunci agar lembaga keuangan daerah mampu berperan optimal dalam mendorong pertumbuhan dan penguatan ekonomi lokal,” tandasnya.

Di akhir sambutannya, Vanath mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari Forkopimda, bupati dan wali kota, hingga pimpinan lembaga jasa keuangan, untuk memperkuat kolaborasi bersama OJK dalam membangun ekosistem keuangan yang tangguh, inklusif, dan menjangkau seluruh wilayah Maluku.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Anggota DPD RI Novita Anakotta, unsur Forkopimda Provinsi Maluku, pimpinan DPRD Maluku, Wali Kota Ambon, Wakil Bupati Maluku Tengah, Ketua Dewan Audit OJK RI, Kepala BPS Maluku, serta Kepala RRI Ambon.

Redaksi Pelita Maluku - Ais