Vanath Ingin Pemimpin yang Mengabdi di Maluku Tetap Menjadi Bagian dari Orang Basudara

AMBON, PELITA MALUKU – Bagi Abdullah Vanath, siapa pun yang datang dan mengabdi di Maluku tidak seharusnya hanya dipandang sebagai orang yang sedang menjalankan tugas. Mereka juga perlu merasakan ikatan persaudaraan dan menjadi bagian dari keluarga besar masyarakat Maluku.

Pesan itulah yang ingin dibangun Wakil Gubernur Maluku tersebut melalui peran Majelis Latupati Maluku. Ia mendorong lembaga adat ini memperkuat hubungan dengan para pemimpin yang bertugas di Maluku, baik dari unsur TNI, Polri maupun pemerintahan sipil.

Salah satu gagasan yang ditawarkan adalah mengukuhkan setiap pimpinan yang bertugas di Maluku sebagai anak adat. Dengan begitu, hubungan antara pemimpin dan masyarakat tidak hanya terikat oleh tugas kedinasan, tetapi juga memiliki ikatan emosional, budaya, dan historis.

Gagasan tersebut disampaikan Vanath saat menghadiri pengukuhan Pengurus Majelis Latupati Maluku periode 2026–2031 di Aula Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, Selasa (10/11/2026).

Menurut Vanath, para pemimpin yang datang dari luar Maluku tetap memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Mereka ikut menjaga keamanan, menjalankan pemerintahan, dan melayani kepentingan orang Maluku.

Karena itu, ia ingin nilai persaudaraan yang selama ini hidup dalam budaya masyarakat Maluku menjadi jembatan untuk membangun kedekatan dengan para pemimpin tersebut.

“Besok, Ketua Latupati dan saya akan langsung menghadap Bapak Gubernur. Saya ingin ini dirumuskan menjadi program pemerintah daerah. Setiap pemimpin, baik TNI, Polri maupun pemimpin sipil yang bertugas di Maluku, dapat dikukuhkan sebagai anak adat masyarakat Maluku,” ungkapnya.

Vanath menegaskan, pengukuhan tersebut tidak boleh berhenti pada seremoni atau sekadar pemberian atribut adat. Harus ada pengakuan tertulis berupa sertifikat atau dokumen resmi yang ditandatangani sehingga memiliki nilai historis bagi mereka yang pernah mengabdi di Maluku.

“Jangan cuma pengukuhan dengan topi. Harus ada tanda tangan dan dokumennya. Siapa tahu suatu saat mereka menjadi pemimpin di tingkat nasional, ikatan sebagai anak adat Maluku ini tetap terbawa dan mereka merasa menjadi bagian dari orang Maluku,” tegasnya.

Ia meminta Majelis Latupati menyusun mekanisme dan tata cara pengukuhan sesuai ketentuan adat, termasuk menentukan sebutan atau gelar adat yang tepat bagi setiap pimpinan yang akan dikukuhkan.

Vanath berharap gagasan tersebut dapat memperluas jaringan persaudaraan Maluku hingga ke tingkat nasional. Sebab, seseorang yang pernah mengabdi di daerah ini diharapkan tetap membawa kenangan, ikatan, dan rasa memiliki terhadap Maluku meskipun suatu saat bertugas di tempat lain.

Dalam kesempatan itu, Vanath juga menyampaikan apresiasi kepada pengurus sebelumnya di bawah kepemimpinan Ibrahim Wokas. Ia berharap kepengurusan baru dapat melanjutkan pekerjaan yang belum selesai sekaligus menghadirkan program yang bermanfaat bagi masyarakat.

Pengurus Majelis Latupati Maluku periode 2026–2031 ditetapkan melalui SK Nomor 01/MLM/XI/2026. Reza Valdo Maspaitella dipercaya sebagai Ketua Umum, sementara Salhana Pelu menjabat Sekretaris Umum.

Pengukuhan tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda Maluku, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ambon, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku, Ketua Dharma Wanita Persatuan Maluku, pimpinan OPD lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, serta jajaran pengurus Majelis Latupati Maluku.

Bagi Vanath, penguatan adat bukan hanya tentang menjaga tradisi, tetapi juga merawat persaudaraan. Sebab, siapa pun yang pernah mengabdi di Maluku diharapkan tetap merasa sebagai bagian dari orang basudara.

AIS FASSE REDAKSI PELITA MALUKU