JAKARTA, PELITA MALUKU – Keterbukaan informasi publik di Maluku menghadapi tantangan tersendiri. Sebagai daerah kepulauan, penyebaran informasi pemerintahan tidak semudah di wilayah daratan. Jarak antarpulau dan keterbatasan akses membuat sebagian masyarakat berpotensi belum memperoleh informasi secara merata.
Persoalan tersebut menjadi perhatian Wakil Gubernur Maluku, H. Abdullah Vanath, saat mengikuti Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia di Ruang Lily 2, Grand Hotel Mercure Kemayoran, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Dalam forum bertema Strategi dan Kebijakan Keterbukaan Informasi Badan Publik yang Berdampak terhadap Partisipasi Publik itu, Vanath menegaskan bahwa karakteristik geografis Maluku harus menjadi pertimbangan utama dalam membangun sistem pelayanan informasi publik.
"Provinsi Maluku dalam penyebaran informasi tidak bisa disamakan dengan daerah lain karena Maluku merupakan daerah kepulauan yang penduduknya tersebar di pulau-pulau dan akses informasi belum tentu sampai ke semua daerah," tegas Vanath.
Pernyataan tersebut menyoroti tantangan pemerintah daerah dalam memastikan hak masyarakat memperoleh informasi tidak hanya dinikmati warga yang tinggal di pusat kota, tetapi juga mereka yang berada di pulau-pulau terluar dan wilayah dengan keterbatasan akses komunikasi.
Vanath menjelaskan, komitmen terhadap keterbukaan informasi telah menjadi bagian dari arah pembangunan Maluku 2025–2029. Hal itu tertuang dalam Sapta Cita, khususnya misi pertama, yakni meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang adil, inklusif, transparan, serta akuntabel.
Menurutnya, keterbukaan informasi bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif, melainkan bagian penting dari upaya membangun pemerintahan yang dipercaya masyarakat.
Dalam uji publik tersebut, Vanath didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku, Titus F.L. Renwarin. Mereka berhadapan dengan tim panelis yang terdiri dari Edi Purwanto, Yohan Wahyu, dan Ninik Rahayu.
Forum ini menjadi ruang bagi badan publik untuk menjelaskan komitmen, strategi, kebijakan, hingga dampak nyata keterbukaan informasi terhadap partisipasi masyarakat.
Keikutsertaan Maluku dalam tahapan Monev 2026 diharapkan mendorong peningkatan kualitas pelayanan informasi, penguatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), serta pemanfaatan teknologi digital.
Tantangannya kini bukan hanya menyediakan informasi, tetapi memastikan informasi pemerintah benar-benar sampai kepada masyarakat, termasuk warga yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan.
Sebab, pemerintahan yang transparan tidak cukup hanya terbuka di atas kertas. Masyarakat harus bisa mengakses, memahami, dan menggunakan informasi untuk ikut mengawasi pembangunan daerah.
AIS FASSE REDAKSI PELITA MALUKU