Wakili Gubernur Maluku, Sekda Hadiri Pembukaan Rakortekbang Tahun 2023

Jakarta, Pelita Maluku.com  - Sekretaris Daerah Maluku Sadali Ie yang di dampingi Kepala Bappeda Provinsi Maluku Anton Lailossa, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku Titus Renwarin, dan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku, menghadiri kegiatan Pembukaan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (RAKORTEKBANG) Tahun 2023 dan Penganugerahan Asosiasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku Seluruh Indonesia (ASKOMPSI) Digital Leadership Government Award 2022, pada Selasa (28/2/2023), yang berpusat di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat.

Kegiatan di buka secara resmi Wakil Menteri Dalam Negeri RI John Wempi Wetipo yang di tandai dengan pemukulan gong. Dan dihadiri oleh Ketua ASKOMPSI, Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Dirjen Bina Keuangan Daerah, Rektor IPDN, Gubernur, Sekda, Pimpinan Tinggi Pratama dari Kemendagri, Kementerian PPN/Bappenas, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Kominfo, Bupati/Walikota, Pimpinan OPD Provinsi Se-Indonesia, stakeholder, beserta unsur terkait lainnya.

Dalam Arahannya, Wetipo mengatakan, sesuai amanat Pasal 258 Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang, Pemerintah Daerah, harus melaksanakan beberapa tujuan di antaranya, peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses & kualitas pelayanan publik, dan daya saing daerah.

“Pencapaian tujuan tersebut merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah, sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, hal ini dapat di simpulkan bahwa keberhasilan pembangunan nasional tidak lepas dari keberhasilan pembangunan di daerah.” Ujarnya.

Hal tersebut sejalan dengan arahan Presiden RI Joko Widodo, bahwa pembangunan tidak lagi terpusat, melainkan harus dilakukan menyebar di seluruh pelosok Indonesia (Desentralisasi).

Untuk mewujudkan pencapaian target pembangunan nasional lanjut Wetipo, diperlukan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah secara efektif, untuk menciptakan sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan dalam rangka mencapai target pembangunan nasional.

Menurutnya, dinamika pembangunan nasional saat ini mengarah pada kondisi yang cukup baik, jika dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 menunjukan angka 5,31% dari sebelumnya pada tahun 2021 sebesar 3,70%, turunnya tingkat pengangguran terbuka dari 6,49% pada tahun 2021 menjadi 5,86% pada tahun 2022, tingkat kemiskinan mengalami penurunan dari tahun 2021 sebesar 9,71% menjadi 9,57% pada tahun 2022, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami peningkatan dari 72,29% pada tahun 2021 menjadi 72,91% pada tahun 2022, dan rasio gini pada tahun 2022 masih sama dengan tahun 2021 yaitu sebesar 0,381.

Dijelaskan Wetipo, tahun 2022 dan 2023 merupakan masa yang penuh tantangan, tidak hanya bagi Indonesia melainkan seluruh negara di dunia, dan kondisi inflasi di Indonesia saat ini menunjukan angka 5,28%, yang berada pada peringkat 146 dari 186 negara di dunia.

Terkait dengan Pilkada 2024 yang akan dilaksanakan pada 37 provinsi kecuali Provinsi DIY, dan 93 Kota serta 415 Kabupaten kecuali kabupaten/kota di Provinsi DKI Jakarta, membutuhkan perhatian dan fokus terutama dari Pemerintah Daerah terhadap kestabilan dan keamanan politik di daerah masing-masing.

Wetipo juga mengatakan 4 Provinsi Daerah Otonom Baru perlu melaksanakan pembangunan daerah yang merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, sehingga diharapkan juga dapat memastikan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan urusan wajib pelayanan dasar yang berhak di terima oleh masyarakat sebagai tindak lanjut telah di terbitkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Tentang Satu Data Indonesia, pengelolaan data yang berbasis tahapan dan proses untuk menjamin validitas data juga perlu menjadi perhatian bersama, pemanfaatan dan proses perencaan pembangunan daerah tentunya menjadi urgensi untuk mendukung pembangunan daerah yang berkualitas, oleh karena itu didalam sistem informasi pembangunan daerah yang juga menjadi bagian dari sistem informasi pemerintah daerah saat ini telah dikembangkan fitur integrasi sistem keseluruhan perencaan pembangunan, yang dimulai dari penyelenggaraan statistik sectoral daerah (e-walidata) yang selanjutnya sebagai bahan masukan di dalam data perencanaan pembangunan daerah.

Pada kesempatan itu juga turut di serahkan Penganugerahan Penghargaan Asosiasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku Seluruh Indonesia (ASKOMPSI) Digital Leadership Government Award 2022 untuk Sekretaris Daerah Terbaik Kategori Leading Change & Influence Tingkat Provinsi yang diterima oleh Sekda Provinsi Bali, Jawa Barat, dan Sumatera Selatan, sementara untuk Tingkat Kabupaten/Kota, diterima oleh Sekda Sumedang, Sukoharjo, dan Tanggerang. (PM.007)