Ambon, Pelita Maluku – Pemerintah Kota Ambon memastikan akan membangun kantor wali kota yang baru melalui skema kerja sama dengan investor, menyusul kondisi Balai Kota yang dinilai sudah tidak layak dan tidak mampu menampung seluruh aparatur sipil negara.
Hal itu disampaikan Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, didampingi Wakil Wali Kota Ely Toisuta, dalam konferensi pers capaian 17 program prioritas di ruang Vlesingen Balai Kota Ambon, Jumat (20/02/2026).
Menurut Bodewin, pembangunan kantor baru menjadi kebutuhan mendesak karena kondisi gedung saat ini sudah tidak representatif. Selain daya tampung yang terbatas, bangunan juga kerap mengalami kebocoran saat hujan dan dinilai tidak lagi mencerminkan wajah ibu kota Provinsi Maluku.
“Gedung ini sudah tidak mampu menampung seluruh pegawai. Kalau hujan, bocor di sana-sini. Kita butuh kantor yang representatif, baik dari sisi kapasitas maupun estetika, sebagai simbol kota,” ujarnya.
Selain faktor kelayakan gedung, Pemkot Ambon juga menyoroti adanya aset pemerintah berupa lahan seluas 7 hektare di kawasan Passo yang belum dimanfaatkan secara optimal. Lahan tersebut akan dikembangkan menjadi kawasan perkotaan modern melalui skema Build Operate Transfer (BOT).
Bodewin menjelaskan, keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) membuat pembangunan kantor baru tidak mungkin dibiayai secara mandiri oleh pemerintah kota. Karena itu, opsi kerja sama dengan investor dipilih sebagai jalan keluar.
Dalam skema tersebut, investor akan membangun kawasan terpadu yang mencakup apartemen, hotel, serta fasilitas penunjang lainnya. Investor akan mengelola kawasan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan sistem bagi hasil, sebelum seluruh aset diserahkan kembali menjadi milik pemerintah.
Sebagai bagian dari kesepakatan, investor juga bertanggung jawab membangun gedung perkantoran Pemerintah Kota Ambon di lokasi tersebut.
“Tanah kita ada, tapi kita tidak punya cukup anggaran untuk membangun. Maka investor yang bangun dan kelola, dengan perjanjian bagi hasil. Dalam periode tertentu, aset itu kembali menjadi milik pemerintah,” tegasnya.
Ia menambahkan, konsep kawasan yang dirancang mengusung pembangunan modern dan berkelanjutan, termasuk penggunaan material ramah lingkungan dan sistem pengelolaan limbah yang baik.
Saat ini, Pemkot Ambon mengaku telah menjalin komunikasi dengan sejumlah investor yang telah memasuki tahap perencanaan dan desain awal. Namun, seluruh proses tetap akan melalui mekanisme perjanjian resmi dan persetujuan sesuai regulasi.
Selain proyek kantor wali kota, pemerintah juga tengah menyiapkan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) untuk mendukung pembangunan infrastruktur lain di tengah keterbatasan fiskal daerah.
“Dengan kondisi keuangan daerah saat ini, kita tidak mungkin membiayai semua pembangunan dari APBD. Karena itu, alternatif pembiayaan dari investor menjadi pilihan realistis,” kata Bodewin.
Pemkot berharap seluruh tahapan kerja sama dapat berjalan lancar sehingga pembangunan kantor baru dan pengembangan kawasan Passo bisa segera direalisasikan sebagai bagian dari transformasi wajah Kota Ambon.
Redaksi Pelita Maluku - Ais