AMBON, PELITA MALUKU — Perjalanan laut Ambon–Saumlaki bukan sekadar soal menyeberangi lautan. Bagi masyarakat Tanimbar, kapal menjadi penghubung penting untuk bekerja, bersekolah, berobat, hingga bertemu keluarga. Karena itu, pelayanan yang layak selama perjalanan menjadi kebutuhan yang tidak boleh diabaikan.
Persoalan inilah yang menjadi salah satu perhatian Forum Masyarakat Tanimbar (FMT) Maluku dalam Rapat Kerja (Raker) III di Kota Ambon, Sabtu (7/11/2026).
Dalam forum tersebut, FMT menyepakati delapan rekomendasi strategis yang berangkat dari persoalan nyata masyarakat. Mulai dari pelayanan kapal cepat Cantika 11 rute Ambon–Saumlaki, peluang kerja bagi putra-putri daerah dalam Proyek LNG Abadi Blok Masela, hingga perlindungan lingkungan dan hak masyarakat adat.
Ketua FMT Maluku, Yan Tery, mengungkapkan adanya keluhan penumpang terhadap pelayanan makanan di kapal cepat Cantika 11 yang dikelola PT Dharma Indah.
Penumpang disebut hanya memperoleh jatah makan satu kali selama perjalanan yang berlangsung dua hari satu malam. Kondisi tersebut dinilai perlu dievaluasi, terutama menyangkut kelayakan makanan dan pemenuhan kebutuhan gizi penumpang.
FMT berencana menyampaikan rekomendasi kepada Direktur Utama PT Dharma Indah, Dinas Perhubungan Provinsi Maluku, serta Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan.
"Organisasi ini tidak menutup mata terhadap berbagai persoalan riil yang dialami warga Tanimbar, baik yang bermukim di tanah rantau maupun yang berada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar," ujar Yan.
Perhatian FMT tidak berhenti pada persoalan transportasi. Kehadiran Proyek LNG Abadi Blok Masela juga diharapkan membuka kesempatan lebih besar bagi masyarakat lokal.
Yan menegaskan, putra-putri Tanimbar harus dipersiapkan agar memiliki kompetensi dan kesempatan untuk bekerja dalam proyek strategis nasional tersebut.
Menurutnya, pembangunan berskala besar akan lebih bermakna apabila masyarakat di sekitar wilayah proyek ikut merasakan manfaat ekonominya.
FMT juga meminta pengawasan lebih serius terhadap aktivitas perusahaan pemegang izin HPH agar tidak mengorbankan kelestarian lingkungan maupun hak-hak masyarakat adat.
Delapan rekomendasi tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti.
Bagi FMT, pembangunan dan pelayanan publik seharusnya tidak hanya terlihat dalam angka dan proyek, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Tanimbar.