Wendy Pelupessy: Data Akurat Kunci Bansos Tepat Sasaran di Ambon

Ambon, Pelita Maluku – Kepala Dinas Sosial Kota Ambon, dr. Wendy Pelupessy, menegaskan bahwa akurasi data kependudukan menjadi fondasi utama dalam mewujudkan penyaluran bantuan sosial (bansos) yang tepat sasaran. Karena itu, seluruh masyarakat diminta segera mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan memastikan data administrasi kependudukan selalu diperbarui.

Hal itu disampaikan Wendy kepada wartawan usai mengikuti Pelatihan Peningkatan Kapasitas Focal Point Hak Asasi Manusia (HAM) di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lingkup Pemerintah Kota Ambon yang berlangsung di The City Hotel, Kecamatan Sirimau, Jumat (17/7/2026).

Menurutnya, IKD bukan hanya diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu, tetapi merupakan program nasional yang wajib diikuti seluruh penduduk yang telah terdaftar dalam sistem administrasi kependudukan.

"Data kependudukan yang akurat akan menjadi dasar pemerintah dalam menyusun berbagai kebijakan, termasuk penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang benar-benar berhak menerima," kata Wendy.

Ia mengungkapkan, masih terdapat ketidaksesuaian data penerima bantuan di lapangan. Tidak sedikit warga yang kondisi ekonominya sudah membaik masih tercatat sebagai penerima bantuan, sementara ada warga yang benar-benar membutuhkan justru belum masuk dalam basis data.

Karena itu, pembaruan data melalui IKD dinilai menjadi langkah penting agar setiap program perlindungan sosial dapat diberikan secara adil, transparan, dan tepat sasaran.

Wendy menegaskan bahwa tanggung jawab memperbarui data kependudukan bukan hanya berada di tangan pemerintah. Masyarakat juga harus proaktif melaporkan setiap perubahan data, seperti perubahan pekerjaan, status ekonomi, maupun susunan anggota keluarga.

Ia menjelaskan, Dinas Sosial bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) serta Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) terus bersinergi mendorong percepatan aktivasi IKD di Kota Ambon.

Saat ini, Kota Ambon memiliki lebih dari 120 ribu kepala keluarga (KK) dan tercatat berada di peringkat ke-10 dari 43 kabupaten/kota dalam capaian implementasi IKD.

Wendy berharap tidak ada lagi warga Kota Ambon yang luput dari pendataan, terutama mereka yang benar-benar membutuhkan intervensi pemerintah.

"Jangan sampai ada masyarakat yang layak menerima bantuan justru tidak terdata. Karena itu kami mengajak seluruh warga segera mengaktifkan IKD dan memastikan seluruh data kependudukannya selalu diperbarui," tegasnya.

Melalui data kependudukan yang valid dan mutakhir, Pemerintah Kota Ambon optimistis berbagai program kesejahteraan sosial akan semakin efektif, tepat sasaran, dan mampu menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan.

Redaksi Pelita Maluku - Ais Fasse