Gubernur Sampaikan 5 Point Penting Pada Puncak Bulan Inklusi Keuangan

Ambon, Pelita Maluku.com - Gubernur Maluku Irjen Pol (Purn) Murad Ismail menghadiri kegiatan Bussiness Matching, sebagai puncak bulan inklusi keuangan yang difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku. Kegiatan ini dipusatkan di lantai VII kantor Gubernur Maluku berlangsung secara Virtual, Selasa (20/10/2020) .

Dalam sambutannya, Gubernur menekankan lima point penting melalui bulan inklusi keuangan yakni: Pertama, agar mengkampanyekan budaya menabung di berbagai sektor industri jasa keuangan. Kedua, membuka akses keuangan untuk seluruh lapisan masyarakat. Ketiga, mendorong pembukan rekening, pemberian kredit pembiayaan serta penggunaan produk layanan jasa keuangan.

Keempat, meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk layanan jasa keuangan. Serta Kelima, mengoptimalkan program-program inklusi keuangan antara lain, simpanan pelajar atau simple, Satu Rekening Satu Pelajar atau Kejar, layanan keuangan tanpa kantor atau laku pandai, Mikro layanan digital, reksadana mikro dan kredit usaha mikro.

Mantan Dankor Brimob ini menyebutkan, inklusi keuangan memiliki peranan penting dan strtegis sehingga diharapkan dapat menjadi solusi jitu untuk mempercepat pemulihan ekonomi akibat Covid 19.

"Adanya pandemi covid 19 yang masih berlangsung hingga saat ini, mengakibatkan pertumbuhan ekonomi global terkontraksi cukup dalam," katanya.

Meskipun terdapat pertumbuhan positif, lanjut Gubernur, pergerakan aktivitas ekonomi masih terjadi akibat pembatasan sosial yang menekan kinerja sektor jasa keuangan.

Olehnya itu, OJK bersama industri jasa keuangan, telah menetapkan beberapa program untuk meningkatkan akses keuangan masyarakat dan menjalankan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mmelalui bulan inklusi keuangan.

Sementara itu Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tirta Segara dalam sambutannya mengemukakan, berbagai kebijakan telah dilakukan Pemerintah, mulai dari aturan untuk membatasi penyebaran Covid-19, sampai dengan kebijakan untuk menggerakkan kembali roda perekonomian. Ketersediaan produk dan layanan keuangan yang mudah diakses dan dijangkau agar seluruh lapisan masyarakat, termasuk yang selama ini belum tersentuh oleh layanan keuangan, tetap dapat melakukan kegiatan ekonomi.

Oleh karena itu, OJK bersama dengan Kementerian/Lembaga dan industri Jasa Keuangan, kembali mengadakan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) yang dilaksanakan setiap Bulan Oktober.

"Pada tahun ini, BIK 2020 mengambil tema “Satukan Aksi Keuangan Inklusif untuk Indonesia Maju (AKSESSKU)”, dengan fokus utama untuk mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), termasuk meningkatkan pemahaman keuangan masyarakat, serta mengakselerasi penggunaan produk dan layanan keuangan.

Diharapkan dukungan dari seluruh stakeholders untuk meningkatkan keuangan inklusif akan semakin kuat, diiringi dengan kepercayaan konsumen terhadap produk dan layanan keuangan yang semakin kokoh.

Hal ini tentunya akan memberikan dampak yang positif, khususnya dalam mendorong peningkatan akses keuangan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kami menyakini, hal ini dapat mendukung target keuangan inklusif sebesar 90% pada akhir tahun 2024, sesuai arahan Bapak Presiden RI,"ungkapnya.

Ia menyebutkan selama BIK terdapat tiga program utama yang telah diluncurkan yakni OJK bersama dengan Kementerian Pendidikan dan kebudayaan serta Kementerian Agama, telah meluncurkan program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), sebagai salah satu implementasi Keputusan Presiden (Keppres) No. 26 Tahun 2019 tentang Hari Indonesia Menabung, yang diperingati setiap tanggal 20 Agustus.

Program KEJAR ini merupakan salah satu upaya untuk menanamkan budaya menabung sejak dini. Dapat kami laporkan bahwa sampai dengan Triwulan II/2020, jumlah rekening dalam program KEJAR sebanyak 34 juta rekening, atau sekitar 46% dari total pelajar Indonesia, dengan nilai nominal Rp 21,4 Triliun.

Sementara itu, dalam rangka mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional, selama BIK 2020, akan didorong adanya pemberian kredit/pembiayaan kepada pelaku usaha kecil dan mikro sebesar Rp 2,8 triliun rupiah, termasuk di dalamnya program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR).

"Program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) merupakan skema pembiayaan dengan proses cepat dan biaya rendah kepada pelaku UMKM. Sampai dengan saat ini, program ini telah dilaksanakan di 20 TPAKD, kepada 49 ribu Debitur, dengan nilai penyaluran sebesar Rp 589 Miliar," ujarnya.

Ia menambahkan, OJK berkomitmen untuk terus memperluas akses keuangan di Indonesia. Saat ini, kata Tirta Provinsi Maluku yang terdiri dari 9 Kabupaten dan 2 Kotamadya, telah memiliki 2 TPAKD, yaitu TPAKD Provinsi Maluku dan TPAKD Kabupaten Maluku Tenggara.

Untuk diketahui, dalam kegiatan dilakukan penandatanganan surat edaran Gubernur Maluku dan diserahkan kepada Sekda Maluku Kasrul Selang, penandatangan Perwali, penyerahan Bantuan presiden RI Joko Widodo melalui program Pemulihan ekonomi Nasional (PEN).

Penyerahan PEN dari BNI kepada Fatmawati Wally, usaha perdagangan sembako dan rumah makan dengan besaran bantuan 500 juta.

Selanjutnya, Penyerahan dari Bank Mandiri kepada Wilhemus Lawalatta Agen Minyak Tanah dengan besarn bantuan 1 milyar.

Penyerahan dari BRI kepada Hardi perdagangan barang rongsokan sebesar 500 juta dan Penyerahan PEN dari BTN kepada Muhidin Syamsuddin usaha rumah kost dengan besaran PEN 225 juta dan Penyerahan bantuan dari PNM kepada Martha Akihary usaha kue sebesar 2.4 juta (PM.007)