INFLASI MALUKU JULI 2023 MENURUN

Ambon, Pelita Maluku.com – Membahas peran aktif dan permasalahan yang dihadapi oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Maluku dan Kabupaten/Kota dalam melakukan pengendalian inflasi, serta memantau pergerakan harga pangan yang akan digunakan sebagai dasar menghitung proxy inflasi daerah, maka Tim Monitoring dan Evaluasi Terpadu lintas Kementerian Lembaga, melaksanakan kunjungan kerja ke Provinsi Maluku.

Kunjungan yang dilakukan pada 2 lokasi, yakni Pasar Mardika untuk meninjau proses pelaksanaan Gerakan Pangan Murah sebagai salah satu langkah yang dilakukan TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk pengendalian inflasi, dan lokasi yang berikutnya di Ruang Rapat Lantai 6 Kantor Gubernur Maluku untuk melakukan Focus Group Discussion.

Hadir pada kesempatan itu Asisten II Setda Maluku Ir. Habibah Saimima, M.Si, Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Provinsi Maluku Hadi Basalamah, Tim Monev Lintas Instasi yakni dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Badan Pangan Nasional, dan Bulog RI, TPID Provinsi Maluku dan Kabupaten Kota, beserta stakeholder lainnya.

Ina Yudith dari Kementerian Dalam Negeri dalam sambutannya mengatakan, bahwa tujuan kunjungan ini guna memberikan insight terkait Program Nasional yang sudah dilaksanakan oleh Kementerian agar bisa disinkronkan dengan TPID di Maluku.

“Program sementara yang dilakukan adalah Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) yang dikelola oleh Kementerian Perdagangan yang akan dijadikan proxy sementara untuk daerah non Indeks Harga Konsumen (IHK), kalau daerah IHK bisa dilihat dari data Badan Pusat Statistik, sementara itu dari Badan Pangan yakni program pangan murah yang sudah dilakukan diseluruh Provinsi di Indonesia dan 256 Kabupaten/Kota se-Indonesia.”

“Kami sangat mengapresiasi karena di Maluku ini ada swadaya, dimana ada sinergi yang kuat, karena kami sudah beberapa kali turun ke Daerah, namun yang menghadiri Monev di Maluku ini yang terlengkap, karena bisa menghadirkan TNI/Polri.” Ungkapnya.

Menurutnya, pengendalian inflasi ini memerlukan Kerjasama, karena inflasi itu bukan hanya tanggung jawab Biro Perekonomian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan maupun Dinas Ketahanan Pangan, tetapi inflasi ini adalah tanggungjawab bersama, karena ketika inflasi tinggi akan berdampak kepada kemiskinan ekstrem dan permasalahan Kesehatan seperti stunting.

“Semua permasalahan akan berkaitan, tetapi jika inflasi terlalu rendah di bawah Nasional, itu juga bisa dikatakan berbahaya karena dianggap perekonomian melemah.” Ujarnya.

Dijelaskan Ina, Pemerintah Pusat terkadang tidak mengetahui apa problematika dengan masyarakat di daerah, yang diketahui hanyalah merumuskan kebijakan yang diharapkan bisa mempermudah TPID.

“Jadi jangan sampai TPID ketika melaksanakan tugas terhambat oleh kebijakan, sehingga tujuan kita adalah ketika membuat kebijakan lagi tidak ada bahasanya salah kebijakan, dan diharapkan kebijakan yang dihasilkan nanti bisa membantu Tim Pengendalian Inflasi Daerah.” Tutupnya.

Sementara itu Gubernur dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Saimima, menyampaikan bahwa, pelaksanaan usaha dan strategi dalam menjaga dan mengendalikan Inflasi, mengacu pada 4K yakni ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.

“Kebijakan dan strategi pengendalian inflasi ini dilaksanakan oleh anggota TPID Provinsi Maluku, baik secara bersama-sama maupun oleh masing-masing OPD sesuai dengan tupoksi, serta membangun kerjasama dengan Kabupaten Kota, terutama Kota Ambon dan Kota Tual yang merupakan IHK di Provinsi Maluku.” Jelasnya.

Saimima mengungkapkan, strategi yang saat ini dilakukan oleh TPID Mauku adalah Gerakan Pangan Murah (GPM) dan operasi pasar yang dilaksanakan setiap hari Selasa jam 09.00 WIT, berlokasi di Pasar Batu Merah dengan harga jual di bawah harga pasar.

“Kami juga mendirikan kios pengendali di Pasar Mardika yang menyediakan beberapa kebutuhan pangan pokok seperti beras, minyak goreng kita, gula pasir dsb, yang dipasok oleh Bulog Maluku Dan Maluku Utara.” Terangnya.

Selain itu juga setiap Hari Kamis, Saimima mengatakan, dilaksanakan Rapat Koordinasi guna mengevaluasi pelaksanaan kegiatan GPM atau operasi pasar yang dilaksanakan pada hari Selasa.

“TPID Maluku juga menyusun Standar Operating System (SOP) pelaksanaan GPM dan Operasi Pasar yang melibatkan semua TPID Provinsi dan Kota Ambon.” Tambahnya.

Ia juga mengatakan, guna mengendalikan inflasi TPID Provinsi memperkuat dan mendorong kerjasama antara Daerah Kabupaten/Kota khususnya dari Daerah yang surplus ke Daerah yang defisit.

“Bantuan yang telah kami berikan, seperti penyerahan bibit kangkung (salah satu komoditas yang menyumbang inflasi) oleh Dinas Pertanian Provinsi Maluku, ke petani di Kota Ambon sebagai ibukota Provinsi Maluku dan Kabupaten Maluku Tengah sebagai salah satu penyanggah Kota Ambon yang merupakan salah satu Kota IHK.” Ungkapnya.

TPID Maluku juga Ungkap Saimima, telah menerapkan satu data untuk harga pangan di Kota Ambon dan Kota Tual yang bersumber dari data harga pangan yang disediakan oleh Bank Indonesia, sementara untuk harga pangan Kabupaten bersumber dari harga pangan yang dirilis oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku.

“Banyak strategi serta kebijakan yang dilakukan oleh TPID Provinsi Maluku, dengan didukung oleh Pangdam, Kapolda, Pelindo, Angkasa Pura, maupun BUMN dan BUMD lainnya dalam usaha pengendalian inflasi, sehingga capain inflasi kita pada bulan Juli 2023 sebesar 4,23% yoy, sangat terkendali jika dibandingkan dengan bulan Juni 2023 yaitu 6,07% yoy. “ Jelasnya.

Pada kesempatan itu juga Gubernur dalam sambutan tertulisnya, mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut berusaha mengendalikan inflasi di Daerah ini.

“Terkait kebijakan Pembangunan Anggaran Dana Transfer Umum 2%, Pemerintah Provinsi Maluku mengalokasikan dana sebesar Rp.8.550.629.664 yang dialokasikan kepada beberapa OPD dalam usaha mengendalikan inflasi yaitu Dinas Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perindag, dan Dinas Perhubungan tahun 2022.” Terangnya.

Ia menjelaskan, capaian realisasi anggaran tersebut sebesar 88,70% atau Rp.7.585.533.354, dimana sisa anggaran sebesar 3,053% tidak digunakan karena ada peruntukan untuk kegiatan yang sama pada Dinas Perhubungan, Dinas Perindag, dan Dinas Pertanian, hal ini berdasarkan koordinasi dan konsultasi dengan mitra Kejati Maluku.

Untuk diketahui Kunjungan Kerja dari Tim Monev lintas Instansi yang dilaksanakan dari 21-23 Agustus 2023 ini, berdasarkan pada Surat Masuk dari Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 500.2.5/8872/Bangda Tanggal 10 Agustis 2023 perihal Monitoring dan Evaluasi. (PM.007)