Namlea, Pelita Maluku.com – Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Ikatan Pelajar Muhamadiah (IPM), sekitar pukul 10.15 Wit, melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Jumat (27/12/2019)

Aksi demo yang di gelar IPM, sehubungan dengan pembangunan jaringan air bersih di Desa Ubung, yang dinilai mubazir, karena sejak dikerjakan tahun 2017 kemarin, hingga kini sudah tidak dapat berfungsi lagi.

Olehnya dalam tuntutan IPM meminta Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru menjelaskan secara trasparansi menyangkut laporan maupun proyek pembagunan air bersih di desa Ubung.

Meminta kepada Dinas Pekerjaan Umum segera memeriksa jarigan irigasi Air Way Bini di Kecamatan Waeyapo yang menelan anggaran sebesar Rp.767 juta, sebab berdasarkan data yang diperoleh semua pembagunan irigasi tersebut rusak total, yang diperkirakan kurang lebih 241 meter, dan di belakang Air Way Bini megalami kerusakan sekitar 700 meter.

IPM juga meminta, Bupati Buru Ramli Umasugi segera mencopot atau memberhentikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru, karena selama memimpin Dinas PU Kabupaten Buru banyak sekali terjadi kejanggalan-kejanggalan pada setiap proyek pembagunan yang ada di kabupaten Buru.

Usai menyampaikan apa yang menjadi tuntutan, akhirnya IPM diterima Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru di ruang pertemuan.

Dalam petemuan tersebut Kadis PU Kabupaten Buru menjelaskan, masalah air bersih di Desa Ubung, telah selesai dikerjakan, bahkan pemasangan pipa sudah masuk kerumah-rumah warga, namun yang menjadi kendala adalah pipa yang melewati Bukit/Gunung harus menggunakan mesin pompa, sehingga Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Buru telah menganggarkan di tahun 2020 mendatang.

Terkait jarigan irigasi Air Way Bini di Kecamatan Waeyapo menurut Kadis Pekerjaan Umum Kabupaten Buru, akan di cek secepat mungkin, sekaligus dilakukan perbaikan.

Untuk itu pada kesempatan tersebut Kadis PU Kabupaten Buru meminta, IPM dapat berkoordinasi, dengan pihaknya, bila mana ditemui permasalahan di luar terutama berkaitan dengan pembangunan di kabupaten.(PM.007)