Indonesia
English
Bodewin Genjot APBD 2027, Target Ekonomi Ambon Tumbuh 5,7 Persen dan PAD Tembus Rp247 Miliar
Ambon, Pelita Maluku – Pemerintah Kota Ambon mulai mematangkan arah pembangunan dan kebijakan fiskal tahun depan. Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, secara resmi menyerahkan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027 kepada DPRD Kota Ambon dalam Rapat Paripurna Ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026 di Ruang Paripurna DPRD Kota Ambon, Rabu (29/7/2026).
Dokumen tersebut diterima Ketua DPRD Kota Ambon, Morits Tamaela. Pada kesempatan yang sama, Pemerintah Kota Ambon juga menyerahkan usulan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kumulatif Terbuka dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota Ambon Tahun 2026.
Dalam pidatonya, Bodewin menegaskan KUA dan PPAS menjadi fondasi utama penyusunan APBD 2027 karena memuat arah kebijakan pembangunan, proyeksi pendapatan, belanja, pembiayaan daerah, hingga asumsi makro ekonomi yang akan menjadi pedoman pembangunan Kota Ambon.
"Penyusunan KUA dan PPAS memuat program-program pembangunan yang akan dilaksanakan pemerintah daerah, disertai proyeksi pendapatan, belanja, pembiayaan daerah, serta asumsi makro yang menjadi dasar penyusunannya," kata Bodewin.
Pemkot Ambon menargetkan pertumbuhan ekonomi pada 2027 mencapai 5,7 persen. Target tersebut akan didorong melalui peningkatan konsumsi rumah tangga, percepatan investasi, optimalisasi belanja pemerintah, serta penguatan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
Optimisme itu didasarkan pada capaian ekonomi tahun 2025 yang menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi tercatat 5,23 persen, tingkat kemiskinan berada di angka 4,34 persen, sementara tingkat pengangguran terbuka mencapai 11,37 persen.
Meski demikian, pemerintah daerah tetap mewaspadai tantangan ekonomi yang berpotensi memengaruhi daya beli masyarakat. Karena itu, kebijakan fiskal 2027 akan diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi, memperkuat investasi, dan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan.
Dalam rancangan KUA-PPAS, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp1.134.497.597.477. Namun, angka tersebut masih bersifat sementara karena besaran dana transfer dari pemerintah pusat untuk tahun anggaran 2027 belum ditetapkan.
Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan mencapai Rp247.556.496.748. Menurut Bodewin, peningkatan PAD menjadi kunci memperkuat kemandirian fiskal Kota Ambon agar tidak terus bergantung pada transfer pemerintah pusat.
"Kalau kita ingin memiliki kemampuan fiskal yang lebih kuat, maka satu-satunya jalan adalah meningkatkan PAD. Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah harus terus kita dorong agar ke depan bisa mencapai lebih dari 30 persen," tegasnya.
Di sisi belanja, Pemerintah Kota Ambon mengalokasikan anggaran sebesar Rp1.078.793.997.477 yang akan digunakan untuk belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga, serta belanja transfer sesuai prioritas pembangunan daerah.
Selain itu, Pemkot Ambon juga menetapkan sejumlah sasaran makro pada 2027, yakni menjaga angka kemiskinan di kisaran 4,90 persen, mengendalikan inflasi pada level 1,5–3,5 persen, serta menekan tingkat pengangguran melalui peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja.
Menutup penyampaiannya, Bodewin berharap pembahasan KUA-PPAS APBD 2027 bersama DPRD dapat berlangsung secara konstruktif sehingga menghasilkan kebijakan anggaran yang efektif, berpihak kepada masyarakat, dan mampu mempercepat pembangunan Kota Ambon. Ia juga meminta pembahasan Ranperda Kumulatif Terbuka dalam Propemperda Tahun 2026 dilakukan secara komprehensif guna memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Belum Ada Komentar