DPRD dan Pemkab Kepulauan Tanimbar Harus Berpihak Bagi Rakyat

Saumlaki, Pelita Maluku.com - Di saat kondisi ekonomi Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), Provinsi Maluku, dalam kondisi yang carut marut dengan berbagai permasalahan yang terjadi saat ini. Namun yang paling disayangkan, Lembaga Perwakilan Rakyat setempat yang paling di percayakan rakyat, untuk menyuarakan nasib mereka, hanya diam dan termangu menikmati jeritan rakyat kecil ini.

Buktinya, banyak persoalan yang belum diselesaikan diantaranya, hak -hak tenaga kesehatan, upah material masyarakat , hak - hak Aparatur Sipil Negara yang hingga kini belum terbayarkan . Itupun belum lagi di tambah dengan masalah lahan milik masyarakat yang telah dipergunakan, namun belum dilunasi.

Tidak saja itu, defisit yang terjadi di Kabupaten berjuluk Duan - Lolat begitu besar, tapi dimana peran dan upaya Pemerintah bersama DPRD setempat dalam memperjuangkan kondisi yang terjadi. Justru yang terjadi, mereka lebih mementingkan para cukong. Bahkan ada dugaan, jika Utang Pihak 3 (UP3) itu di bayar, maka akan ada sejumlah dana yang di berikan kepada mereka.

Menyikapi persoalan ini, Ketua DPC KSBSI ( Konfederasi Serikat Buruh Sejaterah Indonesia ) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Gilang Kelyombar angkat bicara. Kelyombar menilai, apa yang telah terjadi semestinya di sikapi secara serius oleh DPRD setempat bersama dengan Pemerintah Kabupaten. Dan keberpihakan itu semestinya lebih di utamakan bagi kepentingan rakyat yang diwakilinya, bukan sebaliknya mengabaikan apa yang menjadi hak rakyat.

" Ada apa ini sebenarnya?? Kenapa hak - hak rakyat yang harus di korbankan demi hanya menyenangkan kepentingan satu orang??," Ungkap Kelyombar

Untuk itu Kelyombar meminta, Penjabat Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar, serius melihat kondisi yang terjadi di Kabupaten ini dan lebih memprioritaskan hak - hak milik masyarakat.

Menurut Kelyombar, yang urgent saat ini, bukanlah penyiapkan anggaran untuk menyelesaikan Utang Pihak Ketika (UP3), justru jika hal ini dipaksakan, malah membuat daerah semakin terpuruk.

Seharusnya jelas Kelyombar , yang menjadi Urgent saat ini adalah penuntasan masalah hak - hak tenaga kesehatan, hak - hak ASN, upah material, masalah lahan milik masyarakat yang sudah di pakai namun belum dibayar harus diprioritas.

"Apakah dengan menyelesaikan masalah UP3 yang hanya milik orang tertentu lantas bisa menyelesaikan semua masalah yang terjadi?. Otomatis tidak menyelesaikan justru malah memperburuk kondisi masyarakat Tanimbar saat ini. Apalagi jumlah yang sudah di rencanakan untuk membayar UP3 tersebut tidak main - main jumlahnya. Berdasarkan info yang sudah beredar adalah 34 M, ini bukan jumlah uang yang kecil." Jelas Kelyombar.

Untuk itu Gilang pada kesempatan ini berharap, para wakil rakyat dan pemerintah daerah untuk dapat mencari solusi yang terbaik dalam menyikapi masalah jeritan rakyat ini. Jangan sampai masyarakat Tanimbar hilang kepercayaan.

Meskipun begitu Gilang optimis, Penjabat Bupati dan para wakil rakyat memiliki hati nurani dan tentunya akan berpihak kepada rakyat sendiri.(PM.009)