Empat Program Prioritas Murad-Orno Untuk Maluku

Ambon, Pelita Maluku - Pasca dilantik oleh Presiden RI, Joko Widodo di Istana Negara, Rabu (24/4), Gubernur Maluku Murad Ismail menegaskan , bahwa dirinya bersama wakilnya, Barnabas Orno akan langsung menjalankan tugas sebagai kepala daerah.

Penagasan ini disampaikan orang nomor satu di Provinsi seribu Pulau di Provinsi Maluku karena ada sejumlah program prioritas yang harus dilaksanakan segera bagi Provinsi Maluku yakni, pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran, memperbaiki pelayanan publik dan moratorium pertambangan.

Khusus bagi pertambangan kata Gubernur yang baru dilantik ini, akan bertindak tegas. dengan cara menutup ruang bagi investor pertambangan di Maluku dalam batas waktu tertentu.

Dijelaskan, memoratorium aktivitas pertambangan serta bakal mengkaji perlunya pertambangan di kawasan Seribu Pulau itu.

“Banyak sekali investor yang di Maluku, tapi di bawah tangan dan tertutup. Ini yang akan saya buka. Dan begitu saya dengan beliau (Barnabas Orno) ini dilantik semua investor masalah pertambangan kita harus bikin terbuka atau transparan. Dan sekarang kita moratorium dulu. Semua investor di Maluku kita moratorium,” tegasnya.

Selain itu, Murad Ismail berjanji, akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maluku. Mantan Kakor Brimob Polri ini juga bertekad menjaga sumber daya alam (SDA) Maluku dari gangguan pihak luar.

“Itu tujuan mulia kita. Itu mimpi kami berdua untuk Maluku sejajar dengan provinsi-provinsi lain. Maluku selama ini tertinggal jauh sekali dari Papua, dari mana-mana. Ini kita akan kembalikan agar sejajar dengan provinsi-provinsi lain,” kata dia.

Sebelumnya dikatakan, Presiden Joko Widodo usai pelantikan menyampaikan ucapan selamat kepada Murad Ismail-Barnabas Orno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku masa jabatan 2019-2024. Namun tidak ada pesan khusus yang disampaikan Kepala Negara untuk keduanya.

“Presiden hanya mengatakan selamat. Beliau sangat senang karena hari ini beliau bisa melantik kami berdua,” ucap Murad Ismail di Istana Negara, Jakarta, Rabu (24/4). (PM.007)