Pemerintah KKT Diminta Arif dan Bijaksana Dalam Membayar Hutang

Ambon, Pelita Maluku.com – Mencermati kondisi sosial di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, sehubungan dengan pembahasan APBD tahun 2020 yang baru saja selesai dibahas antara DPRD dan Pemerintah setempat, Maka Pemerintah KKT yang dipimpin Petrus Fatlolon diminta lebih berhati-hati dalam membayar hutang.

Hal ini disampaikan salah satu putra Tanimbar Gilang Keliyombar kepada Pelita Maluku.com Jumat (13/12/2019), sebab rencananya anggaran senilai Rp.25 miliar yang di duga hasil rancangan para wakil rakyat yang baru dilantik di khususkan hanya untuk membayar 1 kontraktor saja. Sebaiknya, dana tersebut dipakai untuk membayar kontraktor yang telah mengajukan permohonan pembayaran.

Jika hal ini tidak disikapi secara baik oleh Pemerintah KKT, maka akan muncul ketidakadilan dan tidak ada perimbangan, walaupun ada pengusaha yang telah mengantongi putusan tetap pengadilan serta perjanjian pembayaran hutang.

Untuk itu Bupati KKT diharapkan tidak gegabah dalam membayar hutang khusus kepada 1 orang kontraktor saja, walau telah tercatat pada batang tubuh APBD 2020 nanti, namun baiknya teliti dan waspada supaya jangan sampai ada persoalan hukum yang baru.

“ Pembayaran nanti bisa dijadikan alasan telah terjadi dugaan tindak pidana korupsi karena rapat pembahasan di komisi yang membidangi itu diduga hanya menguntungkan 1 orang saja. Bisa akan dilanjutkan sebagai perbuatan yang menguntungkan 1 orang saja. ungkap Keliyombar,” Ungkap Keliyombar

Keliyombar Optimis, Bupati KKT akan mempertimbangkan serius supaya hal ini, agar tidak berdampak lain, mengingat APBD KKT itu sangat kecil dari kabupaten lain. Belum lagi dengan persiapan KKT sebagai tuan rumah MTQ tentunya membutuhkan dana dan persiapan yang matang.

Olehnya Keliyombar yang juga Koordinator Wilayah Pemuda Katolik berharap, pemerintah KKT dapat mengambil keputusan secara arif dan bijaksana. (PM.007)