Perangkat Daerah Harus Paham Isu Strategis Tahun 2023

Ambon, Pelita Maluku.com - Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Sadali Ie, membuka resmi pelaksanaan Forum Lintas OPD Provinsi Maluku Tahun 2022 di Hotel Marina Ambon, Selasa, (12/04/2022).

Penyelenggaraan forum lintas dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Maluku Tahun 2023.

Forum lintas OPD ini Dihadiri sejumlah pimpinan OPD, diantaranya Kepala Bapedda Anton Lailossa, Kadis Pemuda dan Olahraga Sandi. A Wattimena, Kadis PMD Ismail Usemahu dan pejabat tinggi daerah lainnya.

Sadali dalam arahannya menyatakan, forum ini merupakan wadah sinkronisasi pelaksanaan urusan program maupun kegiatan antar perangkat daerah, dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai kewenangannya, serta merupakan forum sinergitas prioritas pembangunan daerah.

“Untuk itu, seluruh perangkat daerah harus paham betul mengenai isu-isu strategis yang dihadapi serta lebih objektif dalam menentukan target kinerja yang akan dicapai dalam rencana kerja tahun 2023,” kata Sadali.

Ia menjelaskan, dalam upaya mewujudkan visi pembangunan daerah yang konsisten dan berkelanjutan, maka pada tahun 2023 telah ditetapkan target-target pembangunan daerah yakni pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 5,60 - 6,27 persen, tingkat kemiskinan turun menjadi 16,13 persen, tingkat pengangguran terbuka pada kisaran 6,12 persen sedangkan untuk indeks pembangunan manusia 70,33 persen serta indeks Gini menjadi 0,3 point.

“Untuk mencapai target-target tersebut, telah kita tetapkan 10 prioritas daerah dan dari prioritas tersebut maka tema pembangunan RKPD Tahun 2023 yaitu "Pemantapan Ekonomi yang Inklusif melalui Peningkatan Produktivitas dan Penguatan Sumber Daya Manusia," jelasnya.

Menurut Sadali, untuk mencapai prioritas prioritas daerah tersebut, bukanlah hal mudah, perlu adanya sinergi antar seluruh pemangku kepentingan serta dukungan seluruh jajaran pemerintahan.

“Untuk itu program kegiatan dan sub kegiatan yang kita susun harus satu muaranya, yaitu menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maluku secara adil dan merata sehingga visi pembangunan daerah akan dapat dicapai,” tutup Sadali. (PM.007).