PI 10 Persen Diserahkan Bagi Pempus Untuk Menentukan

Ambon, Pelita Maluku.Com – Munculnya penafsiran yang keliru dari oknum maupun kelompok tertentu menyangkut dengan Partisipasi Interes (PI) 10 %. Akhirnya disikapi oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Petrus Fatlolon.

Kepada wartawan di Kantor Gubernur Maluku Selasa (13/08/2019) orang nomor satu di KKT menjelaskan, PI 10 %, bagi maluku, bukan artinya Block Marsela menyerahkan uang kepada pemerintah daerah, melainkan keikutsertaan modal kerja, yang artinya bila pemerintah daerah mau mengambil PI 10 persen itu berarti wajib hukumnya mengikutsertakan modal 10 persen dari total investasi.

“ kita juga bicara tentang PI 10 persen karena selama ini memang masyarakat bingung menafsirkan PI dan ada orang menganggap bawah PI itu block marsela menyerahkan uang kepada Pemerintah Daerah, Padahal PI itu keikursertaan modal kerja dan kalau pemerintah mau ambil PI 10 persen, maka wajib hukumnya mengikutsertakan modal 10 persen dari total investasi.” Ungkap Fatlolon

Menurutnya, total investasi Block Marsela sebesar 20 miliar US Dollar atau 289 triliun. Dan bila Pemerintah daerah mau mengambil PI 10 persen, itu berarti 10 persen dari total investasi itu yang harus ditanggung oleh Pemerintah Daerah. Dan secara otomatis keuangan kita tidak mampu membiayainya.

Diungkapkan Fatlolon, APBN Provinsi Maluku saat ini hanya mencapai Rp.28 triliun, sementara APBD Kabupaten Kepulauan Tanimbar hanya mencapai 900 miliar

“ jangankan 10 persen, 1 persen saja kita tidak mampu bayangkan saja 1 persen dari total investasi saja sama dengan 2,9 triliun, sementara APBD Provinsi Maluku hanya 2,8 Triliun,” jelas Fatlolon

Karena itu lanjut Fatlolon, Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri SDM menggunakan sistim gendong, maksud dari sistim gendong ini artinya, Inpex yang menanggung PI 10 persen, sehingga keuangan daerah tidak terserap untuk kepentingan PI 10 persen.

PI 10 persen adalah modal yang di ikut sertakan dan bisa disamakan dengan permainan judi, artinya bila dalam pengelolaan Block Marsela selama 5 tahun itu selesai, maka modal yang di ikut sertakan juga habis, sehingga lebih tepat bila kita menyerahkan kepada Pemerintah Pusat, guna menentukan seperti apa modal keikutsertaan PI 10 persen ini.” ujar Fatlolon (PM.009)