Pj. Sekda Maluku Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah Yang Di Pimpin Mendagri

Ambon, Pelita Maluku.com - Pj. Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku, Sadali Ie mengikuti rapat koordinasi (rakor) pengendalian inflasi daerah bersama Kementerian Dalam Negeri, Selasa, (30/8/2022 secara virtual dari Kantor Gubernur Maluku.

Rakor inflasi ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian yang di ikuti para gubernur, bupati/walikota, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia.

Sebagaimana diketahui, Rakor yang digelar Kemendagri RI sebagai upaya menindaklanjuti arahan Presiden RI, Joko Widodo pada Rakor Nasional Pengendalian Inflasi 2022 di Istana Negara beberapa waktu lalu.

Dalam arahan, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan kenaikan inflasi adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari di dunia termasuk Indonesia.

Ini akibat situasi global akibat pandemik Covid-19 ditambah lagi dengan perang Rusia-Ukraina yang mendorong terjadinya inflasi yang berdampak terhadap perekonomian dunia.

“kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Indonesia termasuk yang dianggap sukses oleh seluruh dunia menangani Covid-19 dan bisa survive secara ekonomi, karena semua kepala negara, semua kepala daerah berada para persoalan yang sama, yakni targetnya dalam menghadapi covid 19 bisa mengendalikan pandemi itu dengan berbagai indikatornya yang berdampak menurunanya kasus di bawah standard,” ungkap Tito

Inflasi yang saat ini terjadi di dunia, sebut Tito, cukup tinggi. Bahkan ada negara-negara di dunia yang sudah mengalami hyperinflasi.

“Negara sebesar Amerika Serikat saja inflasinya sudah mencapai 9 persen lebih bahkan Turki sudah sampai mencapai diatas 80 persen. Saya juga ingin menyampaikan yang diatas 100 persen yaitu Srilangka, Afganistan, Pakistan sehingga telah menimbulkan persoalan persoalan yang banyak sekali,” jelas Tito.

Indonesia, lanjut Tito termasuk berhasil dalam pengendalian inflasi dibandingkan negara-negara lain. Inflasi Indonesia per Juli 2022 berada pada angka 4,94% (year on year). Angka tersebut lebih rendah dibandingkan beberapa negara di dunia.

Namun demikian, ada hal yang perlu diwaspadai yaitu, ketidakmampuan negara-negara lain mengatasi Covid-19 dan ketidakmampuan negara lain menjaga ekonominya yang bisa berdampak ke Indonesia, karena Indonesia merupakan bagian dari system globalisasi ekonomi.

"Ditambah lagi Perang Rusia-Ukraina yang berdampak pada perekonomian dunia, dimana menyebabkan ekonomi global mengalami efek dari pertumbuhan yang lebih lambat dan inflasi yang lebih cepat. Dampak tersebut akan membuat system ekonomi global menjadi terganggu, berimbas kenaikan inflasi yang mengakibatkan kenaikan-kenaikan harga dan biaya hidup akan lebih tinggi,” paparnya.

Pemerintah Pusat saat ini, kata Tito tengah bekerja keras untuk mengendalikan inflasi dengan cara mempertahankan subsidi energi semaksimal mungkin, menahan laju suku bunga, mencari sumber energi yang harganya lebih murah, mengutamakan pangan yang bisa diproduksi di dalam negeri, mencari alternatif impor untuk sumber pangan yang tidak bisa diproduksi dalam negeri serta mendorong inovasi untuk mendapatkan sumber energi lain.

Terkait pengendalian inflasi, Tito menyampaikan beberapa hal penting yang wajib menjadi perhatian seluruh daerah provinsi/kabupaten/kota se-Indonesia.

Pertama, isu mengendalikan inflasi menjadi agenda prioritas para kepala daerah.

Kedua, mengaktifkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang melibatkan stakeholder lainnya, Polri/TNI, Forkopimda, Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, Perbankan dan seluruh kepala daerah kabupaten/kota.

Ketiga, mengaktifkan Satgas Ketahanan Pangan di Daerah.

“Satgas ini akan melakukan pemantauan harga komuditas setiap hari. Begitu ada kenaikan cepat lakukan analisis pendalaman suplainya kurang atau distribusinya saja. Dan segera carikan solusi. Yang bisa dilakukan solusi oleh tingkat II silahkan berinovasi untuk itu sesuai dengan koridor hukum yang ada.

Yang tidak bisa diatasi karena memang barangnya tidak ada disana misalnya, maka lapor kepada Satgas yang ada di tingkat provinsi dalam hal ini gubernur untuk diintervensi oleh provinsi. Kalau provinsi kemudian tidak bisa, komunikasikan dengan kita,” ujarnya.

Selain itu, setiap bulan, pemerintah pusat akan mengumumkan inflasi nasional juga inflasi yang ada per-provinsi.

“Harapan kita teman-teman para kepala daerah tingkat provinsi juga berkompetisi untuk menunjukan kinerja masing-masing untuk mengendalikan inflasi di daerah. Saya juga akan meminta rekan-rekan gubernur bersama pihak BI dan BPS juga mengumumkan inflasi tingkat kabupaten/kota masing-masing di provinsi, sehingga kita tahu yang mana yang baik kinerjanya untuk mengendalikan inflasi. Dan semuanya yang kita lakukan ini akan disampaikan kepada public,”tandas Tito (PM.007)