Pramono Tegaskan Polri Netral Dalam Pentas Pilkada Maluku
Kamis, 23 Juli 2020
PELITA MALUKU.COM
Bagikan

Pramono Tegaskan Polri Netral Dalam Pentas Pilkada Maluku

Ambon, Pelita Maluku.com – Menghadapi proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada 4 Kabupaten di Provinsi Maluku yakni, Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Buru, Kabupaten Kepulauan Aru dan Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD). Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono Menegaskan, agar Polri tetap mengedepankan netralitas.

Penegasan ini disampaikan Waka Polri Kepada wartawan dalam jumpa pers dilantai II Kantor Gubernur Maluku, dihadapan Mendagri Tito Karnavian, Menkopolhukam, Ketua DPD RI Nono Sampono serta Gubernur Maluku Murad Ismail, Kamis (23/07/2020), usai melakukan pertemuan di lantai VII kantot Gubernur.

Menurutnya, Polri dituntut netralitasnya dalam sebuah pentas Pilkada, karena sudah diatur dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang nomor 2 tahun 2002.

Bahkan penekanan ini lanjut Waka Polri, telah disampaikan dalam Vidcom kepada seluruh Kapolda seluruh Indonesia, agar disampaikan kepada seluruh jajaran kepolisian di tingkat bawah, untuk tidak berpihak kepada calon manapun.

img-1595503703.jpg

“Kalau itu terjadi silakan dilaporkan secara berjenjang. jadi intinya dalam Pilkada Polri harus netral sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang telah diatur oleh kepolisian” tegas Waka Polri.

Olehnya itu, Kata Waka Polri, dalam pentas Pilkada pihaknya telah mengambil langkah-langkah untuk melakukan pengamanan pada wilayah-wilayah yang dianggap menjadi potensi kerawanan dengan bekerjasama dengan jajaran TNI dan seluruh stekholder terkait,” Ujar Waka Polri

Dikesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menambahkan, dalam Pilkada Maluku, perlu ada isu yang dimainkan, sehingga dapat menekan isu-isu Promodial yang sering menjadi konflik di Maluku, baik masalah kekerabatan, kekeluargaan, kesukuaan bahkan masalah keagamaan yang sering kali menjadi masalah di maluku.

“dalam pentas Pilkada di Maluku, perlu dimainkan isu tentang peran kepala daerah dalam penanganan Covid-19 dan dampak sosial serta ekonomi, sehingga petahanan all aut dalam mengeluarkan sumber daya dan konsep yang dipikirkan secara matang untuk menekan angka Covid-19 di daerah masing-masing serta non petahana juga akan mengaduh gagasannya,” Ungkap Mendagri (PM.007)

Komentar

Belum Ada Komentar