Rombak Birokrasi Upaya Kembalikan Kepercayaan Publik Yang Anjlok Terhadap Pemerintahan

Saumlaki, Pelita Maluku.com - Sehubungan dengan pernyataan Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Petrus Fatlolon, bahwa dalam waktu dekat akan melakukan perombakan birokrasi di lingkup Pemda Kepulauan Tanimbar, di respon salah satu Tokoh Pemuda di Kabupaten Kepulauan tanimbar Anders Luturyali

Kepada Pelita Maluku.com, Minggu (18/01/2021), Luturyali mengungkapkan, reshuffle birokrasi di awal tahun merupakan waktu ideal bagi orang nomor satu di bumi duan lolat, untuk kembali menata roda pemerintahan, dan ini sebagai bentuk langkah Pemda dalam memberikan penyegaran dalam tubuh birokrasi Pemda

Menurut Luturyali, dengan dilakukannya penyegaran dalam tubuh birokrasi Pemda akan membangkitkan kepercayaan publik yang turun terhadap pemerintahan mereka.

"Kita tahu bahwa ada sejumlah hal mendesak yang harus secepatnya dibenahi oleh pak Bupati dan Wakil dalam kinerja setahun lebih ini. Apalagi kita dihadapi dengan tantangan pandemi dan isu korupsi yang kini lagi bergulir di penegak hukum," tandasnya.

Anders yang juga sebagai salah satu aktivis di KKT ini, menilai, kalau alasan objektif dan subjektif untuk melakukan perombakan birokrasi sudahlah dipenuhi terhadap alasan objektif yakni kursi kepala dinas pertanian yang masih diisi oleh penjabat. Dimana haruslah diisi dengan yang defenitif.

Sementara salah satu alasan subjektif adalah ihwal keluhan publik terhadap kinerja beberapa kepala dinas yang dinilai tidak mendukung visi-misi bupati dan wakil bupati.

Sebagaimana diketahui, masyarakat Tanimbar sempat mengeluhkan kinerja para pimpinan SKPD dan jajarannya yang bekerja biasa saja atau asal bapa senang.

Padahal diera saat ini, kinerja birokrasi Pemda dituntut lebih proaktif lagi. Belum lagi soal masalah pencapaian target kinerja dan pelayanan publik yang masih jauh dari harapan.

Dia menyoroti sejumlah pos SKPD yang harus dibenahi oleh Fatlolon - Utuwally, diantaranya Dinas Kesehatan lantaran penanganan Covid-19 yang amburadul, dinas perhubungan, dinas pendidikan yang sarat pungli, dinas bina marga, dinas cipta karya, dinas pelayanan terpadu satu pintu, dinas periwisata, badan pendapatan daerah yang tak ada progres, Inspektur daerah, dinas komunikasi dan informasi sebagai pintu informasi daerah yang tak efektif, serta dinas-dinas yang terkait dengan perokonomian dan kesejateraan rakyat hingga dinas perindustrian dan perdagangan, maupun dinas pemberdayaan perempuan dan anak yang tidak pernah terlihat kinerjanya. Padahal angka pencabulan terhadap anak dibawah umur sangat tinggi di Tanimbar.

"Saya paham untuk menangani berbagai persoalan yang berkaitan dengan visi misi bupati wakil bupati tidaklah mudah. Tetapi Tanimbar dan rakyat dinegeri ini butuh pimpinan SKPD dan jajarannya yang tidak hanya bekerja cepat tetapi juga koordinatif. Tapi yang kita lihat selama hampir empat tahun ini kan SKPD masih lemah," ujarnya.

Meskipun dirinya tidak menampik kalau dalam perombakan birokrasi ini tekanan yang dihadapi Bupati maupun Waki Bupati oleh berbagai pihak cukup kuat.(Gilang)