Tangkal Hoaks, Gustu Covid-19 Sharing Bersama Organisasi Profesi

Ambon, Pelita Maluku.com - Maraknya berita bohong (hoaks) di tengah mewabahnya Coronavirus Disease (Covid-19), kian meresahkan masyarakat. Termasuk di Maluku berita hoaks kerap membuat panik, seiring lajunya penyebaran informasi yang tidak terkendali.

Menyikapi hal ini, Gugus Tugas (Gustu) Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Maluku, Selasa (05/5/2020) menggelar rapat bersama organisasi profesi membahas upaya menangkal berita hoaks di tengah masyarakat.

Sejumlah organisasi profesi yang terlibat adalah, Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI), Komisi Informasi Publik (KIP), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Ikatan Jurnalis Televisi, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Komnas HAM, Ombudsmen, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Perwakilan Komisi A DPRD Maluku dan pihak TNI, Polri.

Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat lantai VI Kantor Gubernur itu dipimpin langsung Ketua Harian Gustu Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Maluku, Kasrul Selang.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Maluku, Kolonel Arm. Jimmy Aritonang mengatakan, dukungannya untuk informasi terkait Covid-19, sebaiknya disampaikan satu pintu.

“Jika kita merujuk di tingkatan pusat maka informasi-informasi yang disampaikan oleh juru bicara Covid-19, itulah yang menjadi patokan diterima seluruh masyarakat Indonesia,” tandasnya.

“Jadi apapun yang terjadi, harus itu disampaikan oleh Gustu Covid-19 di Provinsi Maluku, melalui pejabat yang sudah di tunjuk. Itulah yang menjadi patokan kita,” tambah Kabinda.

Ia mengakui, belakangan ini banyak informasi yang diikuti melalui melalui media sosial ataupun rumor di masyarakat tidak akan ada habisnya. Untuk itu, Binda Maluku akan turut membantu memberikan informasi kepada masyarakat khsususnya di media sosial, berupa link-link berita yang disampaikan oleh media.

"Kami selalu mem-viralkan berita-berita yang link-linknya resmi ke medsos. Karena apapun yang kita sampaikan kepada masyarakat, dasarnya harus pasti. Tidak bisa dasarnya itu hanya kata si pejabat A, pejabat B,” jelasnya.

Hal yang sama juga sering dilakukan pihaknya dengan mengcounter berita-berita yang simpang siur.

“Selalu kami mencap hoaks atau pun kami berusaha mem-takedown akun-akun yang menyampaikan berita-berita yang tidak sesuai dengan fakta,” terangnya.

Ia juga menyampaikan, rasa syukur terhadap data pasien yang terkonfirmasi positif Covid-19 di Maluku yang tidak mengalami kenaikan dibandingkan dengan provinsi lain.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Maluku, M. Roem Ohoirat dalam penjelasannya mengatakan, berita hoaks akan memberikan dampak terhadap psikologis masyarakat, karena menimbulkan keresahan dan ketakutan. Padahal saat pandemi Covid-19 melanda, hal seperti itu sangat berpengaruh terhadap imun tubuh.

“Salah satu faktor yang bisa menghambat imun adalah masalah psikologi. Imun itu dapat tumbuh dengan baik karena psikologi yang baik. Kalau kita ketakutan terus ya,” ujarnya.

Dia memberikan contoh beberapa waktu lalu ada pemberitaan mengenai 12 orang anggota Polri yang positif berdasarkan hasil rapid test. Informasi ini langsung diberitakan oleh beberapa media cetak dengan judul 12 orang calon perwira Polri dinyatakan positif Covid-19.

“Memang isi pemberitaan itu dijelaskan berdasarkan rapid test, tetapi masyarakat pasti ada yang tidak tahu rapid test itu apa, PCR itu apa. Yang penting di bilang positif ya mereka anggap sudah positif. Makanya, perlu ada penjelasan lebih lanjut dari teman-teman media.

Contoh lain, kata dia, terkait dua orang warga Kota Ambon yang positif Covid-19 berdasarkan rapid test dan meninggal.

“Ini juga perlu kita jelaskan, sehingga masyarakat bisa mengerti,” paparnya.

Untuk itu, kata Ohoirat, hal ini menjadi tanggungjawab bersama, terutama rekan- rekan media untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, sehingga psikologi masyarakat itu tidak terlalu ketakutan.

“Saya berharap kepada semua, terutama media agar hal ini dapat menjadi tanggungjawab kita bersama. Bukan hanya Gustu Covid019 atau TNI-Polri atau rekan-rekan medis, tapi ini merupakan tanggung jawab kita bersama sesuai kompetensi masing-masing,” pintanya (PM.007)