LSM LMMM Minta Kejati Maluku Proses Hukum Kadishub Kota Ambon

Ambon, Pelita Maluku.com - Sekretaris LSM Lembaga Mitra Masyarakat Maluku, Mochtar Marasabessy Meminta, pihak Kejaksaan Kejaksaan Tinggi Maluku dan Kepolisian Daerah Maluku segera memproses hukum Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon Robby Sapulette, terkait masa transisi yang di tanda tangani Kadishub Kota Ambon, kepada pihak ketiga. Padahal sesuai kenyataannya tidak pernah ada dilakukan proses pelelangan parkiran mulai dari Tahun 2021-2022.

Menurut Marasabessy, apa yang telah dilakukan Kadishub Kota Ambon, nyata-nyata telah menyalahi aturan dan proses yang berlaku, sehingga tindakan tersebut terindikasi sebagai perbuatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Bukan saja itu Lanjut Marasabessy, berdasarkan informasi yang diperoleh LSM LMMM yang bersumber dari dalam ruang lingkup Dinas Perhubungan Kota Ambon, ada jaminan jabatan yang disampaikan oleh salah satu pengusaha dalam hal ini Alham Valeo, jaminan jabatan itu dengan cara menggunakan nama besar Istri Gubernur Maluku Widya Murad Ismail untuk memuluskan ambisinya dan memenangkan lelang tender.

Olehnya itu pada kesempatan ini Marasabessy meminta, Penjabat Walikota Ambon, segera mengevaluasi kinerja Kadis Perhubungan Kota Ambon beserta seluruh jajarannya, termasuk salah satunya Kepala UPTD Etus. Bila perlu segera memproses proses oknum - oknum yang selalu suka mencatut nama keluarga pejabat, demi melancarkan aksi kepentingan kelompok. Sebab perbuatan dan tindakan mereka telah mencoreng nama besar Pemerintah Kota Ambon yang saat ini sedang di nilai oleh publik.

Tegas Marasabessy, apabila hal ini tidak di sikapi secara serius oleh lembaga hukum negara maupun Pemkot Kota Ambon maka, LSM Lembaga Mitra Masyarakat Maluku akan mengambil langkah hukum, guna membongkar kebenaran dan kebobrokan Dinas Perhubungan Kota Ambon yang terindikasi telah melakukan tindakan KKN. (PM.007)