Bodewin Pastikan Sekda Ambon Segera Dilantik, Tinggal Tunggu Pertek BKN
Ambon, Pelita Maluku – Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena memastikan pelantikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Ambon definitif akan segera dilaksanakan. Saat ini, Pemerintah Kota Ambon hanya menunggu terbitnya pertimbangan teknis (Pertek) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai syarat akhir sebelum pengumuman dan pelantikan dilakukan.Kepastian itu disampaikan Bodewin kepada wartawan usai meng...
SelengkapnyaMourits Tamaela: Saniri Negeri Diminta Bangun Kesepakatan Demi Percepatan Raja Definitif
Ambon, Pelita Maluku – Ketua DPRD Kota Ambon Mourits Tamaela meminta Saniri Negeri di sembilan negeri adat Kota Ambon membangun kesepakatan demi mempercepat proses penetapan raja definitif. Menurutnya, musyawarah dan kesepahaman para pemangku kepentingan adat menjadi kunci utama untuk mengakhiri kevakuman kepemimpinan definitif yang telah berlangsung cukup lama.Pernyataan itu disampaikan Mourits...
SelengkapnyaDPRD Ambon Matangkan Perda Rumah Kost, Laturiuw : Pendataan dan Legalitas Jadi Sorotan
Ambon, Pelita Maluku – DPRD Kota Ambon terus mematangkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Rumah Kost melalui uji publik yang digelar di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kota Ambon, Kamis (9/7/2026). Forum yang mempertemukan Panitia Khusus (Pansus), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta para penyelenggara rumah kost itu menyoroti pentingny...
SelengkapnyaKomisi II DPRD Ambon Targetkan Outsourcing 79 Tenaga Kerja Rampung Juli 2026
Ambon, Pelita Maluku – Komisi II DPRD Kota Ambon menargetkan proses outsourcing terhadap 79 tenaga kerja di lingkungan Pemerintah Kota Ambon dapat diselesaikan pada Juli 2026. Target tersebut disepakati setelah Komisi II DPRD menggelar rapat koordinasi bersama sejumlah organisasi perangkat daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan, Badan Kepegawaian Daerah, pihak Pengadaan Barang Jasa Pemkot Ambon ...
SelengkapnyaRanperda Tenaga Kerja Lokal Ambon Tuntas Diuji Publik, DPRD Fokus Lindungi Hak Pekerja
Ambon, Pelita Maluku – DPRD Kota Ambon menuntaskan uji publik Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Tenaga Kerja Lokal (TKL), Kamis (9/7/2026). Tahapan tersebut menjadi langkah akhir dalam penyempurnaan regulasi yang dirancang untuk memperkuat perlindungan hak pekerja sekaligus meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal.Anggota Panitia Khusus (Pansus) Ranperda Tenaga Kerja Lokal...
SelengkapnyaKomisi I DPRD Ambon Ultimatum Pemkot Kembalikan Hak Nakes
Ambon, Pelita Maluku – Komisi I DPRD Kota Ambon melayangkan ultimatum kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon agar segera mengevaluasi kebijakan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tenaga kesehatan (nakes) sebesar 50 persen sekaligus membenahi kondisi infrastruktur Puskesmas yang dinilai tidak lagi memadai.Desakan itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD Kota Amb...
SelengkapnyaKomisi I DPRD Ambon Mediasi Polemik PAUD Mamanah, Dugaan PHK Sepihak Dipastikan Tak Terjadi
Ambon, Pelita Maluku – Komisi I DPRD Kota Ambon memastikan dugaan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak terhadap sejumlah tenaga pendidik di PAUD Mamanah tidak terbukti. Kepastian itu diperoleh setelah Komisi I mempertemukan kedua belah pihak dalam rapat mediasi yang berlangsung di DPRD Kota Ambon.Ketua Komisi I DPRD Kota Ambon, Aris Sugiharto Soulisa, mengatakan mediasi dilakukan dengan mengha...
SelengkapnyaPatrick Moenandar: WTP Bukan Akhir, Tapi Standar Baru Tata Kelola Keuangan Ambon
Ambon, Pelita Maluku – Ketua DPRD Kota Ambon, Patrick Moenandar, menegaskan bahwa keberhasilan Pemerintah Kota Ambon meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 bukanlah garis akhir dalam pembenahan tata kelola keuangan daerah. Sebaliknya, capaian tersebut harus menjadi standar baru yang terus dipertahankan dan diti...
SelengkapnyaFar - Far : Komisi III DPRD Ambon Siap Proses Hukum Jika Kasus BHU Terbukti
Ambon, Pelita Maluku – Komisi III DPRD Kota Ambon siap mendorong penanganan hukum apabila ditemukan pelanggaran dalam pengembangan Permukiman Bukit Hijau Urimessing (BHU). Sikap tegas itu disampaikan Ketua Komisi III DPRD Kota Ambon, Harry P. Far - Far, usai memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama warga BHU di Ruang Paripurna DPRD Kota Ambon, Senin (8/6/2026).RDP digelar menyusul keluhan ...
SelengkapnyaMoenandar : DPRD Ambon Pasang “Radar” Berantas Korupsi Bersama KPK
Jakarta, Pelita Maluku — DPRD Kota Ambon menegaskan komitmen memperkuat pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah dalam upaya pencegahan korupsi. Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Ambon, Patrick Moenandar, saat menghadiri Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Upaya Pencegahan Korupsi di Gedung Merah Putih KPK RI, Jakarta Selatan, Rabu (29/4/2026).Moenandar menegaskan, DPRD ki...
Selengkapnya
Indonesia
English









