Indonesia
English
300 KK Sopir Truk Terancam Kehilangan Penghasilan, Komisi III DPRD Kota Ambon Respon Cepat
Ambon, Pelita Maluku — Komisi III DPRD Kota Ambon menerima aspirasi puluhan sopir truk yang tergabung dalam Gerakan Peduli Masyarakat Maluku (FGPM) terkait keberlangsungan aktivitas pengangkutan pasir dan batuan di wilayah pertambangan Kota Ambon.Aspirasi tersebut diterima langsung Ketua Komisi III DPRD Kota Ambon, Harry Putra Far-Far, usai pertemuan yang berlangsung di Kantor DPRD Kota Ambon, R...
Selengkapnya
Parkir Liar Dinilai Masif, Komisi III DPRD Ambon Dorong Penindakan Tegas Tanpa Pembinaan
Ambon, Pelita Maluku – Fenomena parkir liar di Kota Ambon dinilai telah berkembang secara masif dan meresahkan masyarakat. Menyikapi kondisi tersebut, Komisi III DPRD Kota Ambon menggelar audiensi dengan Polresta Pulau Ambon, Senin (19/1/2027), guna membahas langkah konkret penertiban yang berujung pada penegakan hukum tegas.Ketua Komisi III DPRD Kota Ambon, Hary Far-Far, menegaskan bahwa agenda...
Selengkapnya
Ketua DPRD Ambon Minta Halong–Lantamal Bersinergi, BPN Tinjau Ulang Sertifikat
Ambon, Pelita Maluku – Ketua DPRD Kota Ambon Mourits Tamaela meminta Pemerintah Negeri Halong dan Lantamal IX Ambon menghentikan ketegangan dan kembali membangun koordinasi serta kerja sama dalam menyelesaikan sengketa lahan di kawasan pesisir Halong. Permintaan itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang paripurna DPRD Kota Ambon, Selasa (13/01/2026).Tamaela menegaskan bahwa pe...
Selengkapnya
Negeri Halong Ungkap Selisih 33 Hektare, Lantamal IX Bertahan dengan Sertifikat Negara
Ambon, Pelita Maluku — Sengketa lahan Pantai Halong meledak di ruang Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD Kota Ambon, ketika Pemerintah Negeri Halong dan Lantamal IX (Koarmada IX) saling berhadapan mempertahankan klaim atas kawasan pesisir yang kini telah berubah menjadi pusat ekonomi.Rapat Dengar Pendapat yang digelar Selasa (13/01/2026) itu memperlihatkan benturan keras antara hak petuan...
Selengkapnya
Dua Perda Disahkan, Tiga Ditunda karena Miss Komunikasi
Ambon, Pelita Maluku – DPRD Kota Ambon akhirnya menetapkan dua dari lima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPRD Kota Ambon, Rabu (7/1/2026). Tiga Ranperda lainnya ditunda penetapannya, bukan karena masalah substansi, melainkan akibat miss komunikasi dalam tahapan pembahasan.Ketua DPRD Kota Ambon, Mourits L. Tamaela, usai rapat Paripurna menegaska...
Selengkapnya
Pesan dan Kesan Gaspersz - Lewenussa Hangatkan Perayaan Natal Keluarga Besar DPRD Kota Ambon
Ambon, Pelita Maluku – Suasana penuh kehangatan mewarnai perayaan Natal keluarga besar DPRD Kota Ambon yang berlangsung di halaman DPRD Kota Ambon, Kamis (11/12/2025)Mantan Sekretaris DPRD, Apris Gaspersz, dan Plt. Sekwan yang baru, Alvian Lewenussa, menyampaikan pesan dan kesan yang menggugah di hadapan Wali Kota Ambon, Wakil Wali Kota, serta seluruh jajaran DPRD.Dalam sambutannya, Apris Gasper...
Selengkapnya
Patrick Moenandar Pimpin Paripurna Penyertaan Modal PDAM dan KUA-PPAS 2026
Ambon, Pelita Maluku — Wakil Ketua DPRD Kota Ambon, Patrick Moenandar, memimpin Rapat Paripurna Ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025/2026 yang membahas dua agenda penting: penetapan Ranperda penyertaan modal bagi PDAM Tirta Yapono serta penyampaian rancangan KUA-PPAS APBD Tahun 2026.Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Mourits Tamaela, Wakil Ketua Gerald Mailoa, dan Wakil Wali...
Selengkapnya
DPRD Ambon Dorong Penguatan Perlindungan Perempuan dan Anak lewat Uji Publik Ranperda Baru
Ambon, Pelita Maluku — DPRD Kota Ambon melalui Panitia Khusus (Pansus) Komisi II menggelar Uji Publik Ranperda Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Senin (10/11/2025), di Ruang Rapat Paripurna DPRD.Ketua Pansus, Chiients Aldi Sarimanella, SE, memimpin langsung agenda ini yang menghadirkan Bagian Hukum Setda Kota Ambon, Dinas BP3AMD, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Rumah Generasi, Tim...
Selengkapnya
Nikijuluw: Penyertaan Modal Tanpa Perda, Ibarat Air Mengalir Tanpa Pipa
Ambon, Pelita Maluku – Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapenperda) DPRD Kota Ambon, Upulatu Nikijuluw, menegaskan pentingnya dasar hukum yang kuat dalam setiap kebijakan penyertaan modal Pemerintah Kota Ambon kepada Perusahaan Umum Daerah (Perumdam) Air Minum Tirta Yapono. Menurutnya, tanpa payung hukum yang jelas, kebijakan tersebut akan kehilangan arah dan makna bagi masyarakat. â€...
Selengkapnya
Komisi I DPRD Ambon Desak Penyelesaian Tanah Pengungsi Betabara, Nikijuluw : 43 Sertifikat Segera Keluar
Ambon, Pelita Maluku – Polemik tanah pengungsi Bethabara kembali mencuat. Komisi I DPRD Kota Ambon pada Kamis (2/10/2025) menggelar rapat dengar pendapat bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN), Tim Peduli Bethabara Kayu Tiga, Pemerintah Negeri Soya serta perwakilan keluarga Mailuhu untuk membahas 43 sertifikat tanah yang hingga kini belum diterbitkan.Ketua Komisi I DPRD Ambon, Haris Soulissa, u...
Selengkapnya