AMBON, PELITA MALUKU — Pemerintah Kota Ambon mendorong penguatan ekonomi kerakyatan dan transformasi pelayanan publik sebagai bagian dari strategi menghadapi tantangan pembangunan ke depan.

Wali Kota Ambon Bodewin M. Wattimena menegaskan, keterbatasan sumber daya alam membuat Kota Ambon harus mengandalkan kekuatan masyarakat, terutama sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Hal itu disampaikan Wattimena saat membuka DPRD Kota Ambon Expo 2026 di halaman Kantor DPRD Kota Ambon, Rabu (2/9/2026), dalam rangka menyambut HUT ke-451 Kota Ambon.

Menurutnya, kegiatan menyambut hari jadi kota tidak boleh berhenti pada seremoni, tetapi harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Yang terpenting juga adalah apa dampaknya bagi masyarakat kita. Salah satu hal yang harus terus kita lakukan adalah memberdayakan masyarakat lewat penguatan usaha mikro, kecil dan menengah,” kata Wattimena.

Ia mengatakan, Ambon memiliki karakter berbeda dengan daerah yang ditopang sumber daya alam dan industri besar. Karena itu, pemerintah harus menciptakan ruang bagi masyarakat untuk membangun kemandirian ekonomi.

“Tugas Pemerintah Kota hari ini adalah memfasilitasi seluruh pelaku UMKM di Kota Ambon,” tegasnya.

Fasilitasi tersebut dilakukan melalui kemudahan perizinan, akses pasar, bantuan modal, penyediaan ruang usaha hingga penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) secara gratis.

Wattimena juga menekankan pentingnya transformasi pelayanan publik agar masyarakat memperoleh layanan yang mudah, cepat, responsif dan terbuka. Pemanfaatan teknologi dinilai penting untuk memangkas birokrasi yang panjang.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Ambon Mourits Tamaela menegaskan DPRD Expo harus menjadi ruang yang mendekatkan lembaga legislatif dengan masyarakat.

“Kantor ini adalah rumah rakyat. Rakyat harus merasa nyaman untuk datang ke sini,” ujar Tamaela.

DPRD Expo 2026 berlangsung 2–3 September 2026 dengan menghadirkan pameran UMKM, layanan paspor, pembuatan NIB, pemeriksaan kesehatan gratis, Gerakan Pangan Murah, layanan hukum dan kekayaan intelektual, hingga layanan Otoritas Jasa Keuangan.

Selain pelayanan publik, kegiatan tersebut juga menampilkan hasil kerja DPRD Kota Ambon periode 2024–2029. Tamaela menyebut sebanyak 16 produk peraturan daerah telah dihasilkan sepanjang 2025 hingga semester pertama 2026.

Ia berharap DPRD Expo tidak sekadar menjadi agenda tahunan, tetapi berkembang menjadi ruang promosi UMKM, pelayanan publik sekaligus tempat masyarakat menyampaikan aspirasi secara langsung.

REDAKSI PELITA MALUKS FASSE