Gerakan SBB Bersih Minta Ketua DPRD SBB Mundur Dari Jabatan

Piru,Pelita Maluku.com – munculnya berbagai persoalan yang terjadi di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) akhir-akhir ini di antaranya, persoalan pengadaan kapal cepat, temuan BPK masalah uang makan- minum DPRD, pembangunan Kantor MUI yang terbengkalai, serta banyaknya proyek pembangunan fisik yang terbengkalai, membuat lembaga yang terhormat itu mendapat kecaman dari berbagai pihak. Salah satu kecaman itu datang dari Gerakan SBB Bersih, yang diketuai Yacobis Heatubun.

Kepada Media ini, Senin (01/08/2022) di Piru, Heatubun mengungkapkan, segala persoalan yang terjadi di Bumi Saka Mese Nusa ini, telah menjadi tanggung jawab DPRD Kabupaten SBB, Mengapa demikian? karena DPRD setempat tidak mampu menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal, sesuai amanat Undang-Undang

“Kalau DPRD memiliki kemampuan itu, maka tidak akan terjadi persoalan-persoalan itu, contohnya masalah pengadaan kapal cepat yang sudah hampir 2 tahun ini kapalnya belum ada di SBB, di sini DPRD terkesan diam saja,” Tandas Heatubun.

Seharusnya DPRD menurut Heatubun, tidak lamban dalam mengeluarkan rekomendasi DPRD untuk memproses hukum kasus pengadaan kapal cepat milik pemerintah daerah. Namun yang terjadi adalah DPRD tidak menindaklanjutinya.

Tidak ditindaklanjutinya kasus ini, membuktikan bahwa, DPRD Kabupaten SBB di bawah kepemimpinan Rasyid Lisaholet mati rasa terhadap berbagai persoalan yang terjadi di daerah, justru sebaliknya yang mereka utamakan adalah kepentingan pribadi, sehingga kepentingan daerah dikesampingkan,” kesal Heatubun.

Dengan melihat berbagai kelemahan dan tanggung jawab DPRD SBB terhadap persoalan yang terjadi saat ini, maka Heatubun meminta Ketua DPRD SBB Rasyid Lisaholet sebaiknya mundur dari jabatannya, karena dinilai gagal dalam menakhodai DPRD SBB,” tandasnya (PM.010)