Ambon, Pelita Maluku – Menjelang Sidang Sinode ke-39 Gereja Protestan Maluku (GPM), Ketua DPRD Provinsi Maluku Benhur G. Watubun menegaskan bahwa GPM bukan sekadar lembaga rohani, melainkan mitra strategis pemerintah daerah dalam membangun kehidupan sosial, kemanusiaan, dan moral masyarakat di bumi raja-raja.

Dalam pesannya mewakili lembaga legislatif Maluku, Benhur menyampaikan apresiasi dan rasa syukur atas kesiapan pelaksanaan Sidang Sinode yang dinilainya sebagai momentum refleksi bersama seluruh komponen masyarakat.

"Sidang Sinode ke-39 ini sangat strategis. Gereja tidak hanya berbicara tentang hal spiritual, tetapi juga tentang bagaimana iman diwujudkan dalam pelayanan sosial dan kebangsaan. Gereja harus terus menjadi garam dan terang bagi masyarakat Maluku,” ujar Benhur.

Ia menilai tema sidang, “Anugerah Allah Melengkapi dan Meneguhkan Gereja Menuju Satu Abad GPM” (1 Petrus 5:10), menjadi pengingat penting bagi GPM untuk tetap kokoh dalam panggilan pelayanan di tengah tantangan globalisasi dan perubahan sosial.

“Kita hidup di era yang penuh dinamika. Gereja harus tetap kuat dan setia pada panggilannya. Anugerah Tuhan akan menuntun kita untuk terus menjadi berkat di mana pun kita berada,” tambahnya.

Ketua DPRD Maluku itu juga menyampaikan penghargaan kepada para pelayan dan jemaat GPM yang telah berperan aktif menjaga keharmonisan, menebarkan kasih, dan memperkuat nilai-nilai toleransi di Maluku. Menurutnya, sinergi antara gereja, DPRD, dan masyarakat merupakan kunci membangun daerah yang rukun, damai, dan sejahtera.

“DPRD memandang GPM sebagai mitra strategis. Gereja harus terus hadir di tengah masyarakat, tidak hanya dalam urusan rohani, tetapi juga sosial, kemanusiaan, dan pembangunan moral bangsa,” tegasnya.

Menutup pesannya, Benhur berharap Sidang Sinode ke-39 dapat melahirkan keputusan-keputusan yang memperkuat pelayanan gereja dan menjawab tantangan sosial masyarakat modern. Ia juga mengajak seluruh warga Maluku untuk terus menyalakan semangat kasih dan persaudaraan lintas iman.

“Mari kita berjalan bersama dalam kasih dan persaudaraan. Gereja dan pemerintah harus seiring menghadirkan kesejahteraan yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Maluku,” pungkasnya. (PM.007)