Gubernur : Ada Sejumlah Program SKPD yang Mubazir

Ambon, Pelita Maluku.Com – Gubernur Maluku Irjen Pol Purnawirawan Murad Ismail menilai, dari hasil evaluasi 100 hari Kerja, ternyata terdapat beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku yang program kerjanya Mubazir.

Penilaian ini disampaikan orang nomor satu di Provinsi Maluku ini, lantaran program kerja yang dilaksanakan tidak sesuai dengan Visi-Misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, yakni menciptakan Maluku yang berkualitas, tulus melayani, terjamin dalam kesejeteraan dan berdaulat dalam gugus kepulauan.

Olehnya Murad Ismail berjanji, akan kembali melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap program kerja SKPD Maluku 2 hari menjelang 100 hari kerja, guna memastikan apakah program yang dilaksanakan tersebut sudah sesuai dengan Visi-misinya.

“ Soal evaluasi 100 hari itu berkaitan dengan saya punya visi dan misi yakni maluku yang berkualitas dan tulus melayani, terjamin dalam kesejeteraan dan berdaulat dalam gugus kepulauan, ini Ko ada SKPD yang bikin ini, bikin itu saya bilang itu mubazir semua,” Ungkap Murad Ismail Kepada wartawan di Lantai II Kantior Gubernur Maluku Senin (24/06/2019).

Menurutnya, program 100 kerja yang harus dilaksanakan oleh masing-masing SKPD harus sesuai dengan visi dan misinya, karena dirinya telah berkomitmen untuk mendatangkan uang ke Maluku dalam jumlah besar lewat lobi-lobi dengan pemangku kepentingan disana.

“ jadi saya sering ke jakarta dalam program 100 hari ini kiranya kepala dinas kerja sesuai dengan visi – misi saya sehingga kita bisa mengejar ketertinggalan kita, ya Tahun ini mungkin belum namun di tahun 2020 mendatang saya yakin APBN kita pasti berubah,” jelas Gubernur Maluku

Hal ini dilakukan, agar kedepan provinsi yang kita cintai bersama tidak lagi jauh tertinggal dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia.

“ Selama inikan Maluku tertinggal jauh sekali bila dibandingkan dengan Papua maupun NTT,” jelasnya

Untuk itu Gubernur berharap, dukungan penuh seluruh elemen masyarakat bisa bergandeng tangan membangun maluku, agar kedepan maluku lebih berkembang dari tahun-tahun sebelumnya. Bahkan sebagai langkah penertiban, Gubernur meminta Bupati dan Walikota se - Maluku untuk meninggalkan daerah kalau tidak ada persetujuan atau tanda tangan dari Gubernur Maluku,” tegas Gubernur Maluku (PM.007)