Gubernur Maluku Resmikan Penggunaan KMP Bahtera Nusantara 02

Ambon, Pelita Maluku.com - Gubernur Maluku Murad Ismail meresmikan pengoperasian Kapal Motor Penghubung (KMP) Bahtera Nusantara 02.

Peresmian yang dilakukan orang nomor satu di maluku ini, ditandai dengan penekanan tombol sirene oleh Gubernur dan Dirjen Pergubungan Darat Kemenhub Budi Setyadi, di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon, (3/10/2020).

Turut hadir dalam acara peresmian, Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno, Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Danlantamal) IX Ambon Laksamana Pertama TNI Eko Jokowiyono, Kepala BIN Daerah ( Kabinda) Maluku Brigjen Jimmy Aritonang, Wakajati Maluku Undang Mugopal, Ketua DPRD Maluku Lucky Wattimury, Sekda Maluku, Kasrul Selang, Bupati/Walikota se.- Maluku, para pimpinan vertikal dan sejumlah pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku.

Gubernur dalam sambutannya menyampaikan ucapan terimakasih kepada pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi yang telah memberikan bantuan kapal tersebut sebagai salah satu transportasi yang akan menjadi penghubung antar pulau di Provinsi Maluku.

" Atas nama Pemerintah dan seluruh masyarakat Maluku, saya menyampaikan rasa terimakasih yang tulus serta memberikan apresiasi yang tinggi kepada bapak Menteri atas bantuan yang diberikan ini," ungkap Gubernur.

Mantan Dankor Brimob Polri ini menilai, pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana transportasi di Provinsi Maluku, dari tahun ke tahun terus menunjukan peningkatan yang signifikan.

Hal ini, menurut Gubernur, perlu dilakukan, mengingat kondisi geografis Provinsi Maluku yang sebagian besar terdiri dari lautan serta membutuhkan ketersediaan sarana dan prasarana serta jaringan transportasi yang memadai, guna menunjang pelaksanaan pembangunan ekonomi, politik, sosial-budaya dan pariwisata di Maluku.

Bertolak dari visi Provinsi Maluku " Maluku yang Terkelola secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin dalam Kesejahteraan dan berdaulat atas Gugus Kepulauan, maka diharapkan pembangunan sektor perhubungan dapat terus ditingkatkan, sehingga lautan bukanlah menjadi pemisah, namun menjadi penghubung pulau-pulau yang tersebar luas di Maluku. Dan juga lanjut Gubernur, merupakan bagian penting dari kebijakan poros maritim dan pengembangan tol laut di Indonesia, yang digagas oleh Presiden RI Joko Widodo.

Olehnya itu dalam mendukung program pemerintah, maka Pemprov Maluku menititik-beratkan pada integrasi transportasi penyeberangan antar pulau, khususnya pembangunan infrastruktur pelabuhan dan industri jasa penunjang, sehingga memungkinkan peningkatan akselerasi pariwisata dan perekonomian masyarakat di pulau- pulau.

Gubernur juga memyampaikan, hingga kini masih banyak wilayah-wilayah di Maluku yang belum terlayani transportasi laut sepenuhnya.

"Maluku masih membutuhkan KMP dengan ukuran GT yang besar, karena masih ada wilayah- wilayah yang belum terlayani. Untuk itu, saya berharap bapak Mentri Perhubungan dapat membantu Maluku guna meningkatkan konektifitas wilayah, dan peningkatan keselamatan pelayaran bagi pengguna jasa," tandas Gubernur.

Sementara itu, Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setyadi mengatakan, KMP Bahtera Nusantara 02 dibangun selama 2 tahun secara multi kontrak.

" KMP Bahtera Nusantara ini dibangun pada tahun 2018 sampai 2019, dengan alokasi anggaran sekitar 89 milyar," terang Dirjen.

Menurut Dirjen, kapal dengan panjang 71 meter, lebar 14 meter dengan bobot 1500 GT (Gross Ton) yang akan melayari rute Ambon-Banda -Tual tersebut dapat mengangkut penumpang sekitar 380 orang dan sekitar 60 kendaraan campuran.

Dirjen juga menyampaikan, jika di tahun 2020, pihaknya telah mengalokasikan Rp.2.2 milyar untuk subsidi bagi penumpang dan kendaraan.

" Untuk mendukung beroperasinya kapal ini sesuai harapan, kita juga akan alokasikan Rp. 2.2 milyar untuk subsidi selama 2 bulan. Nah untuk keberlangsungannya, saya juga sudah menyiapkan di tahun 2021 untuk subsidi sekitar 14 milyar," tandas Dirjen.

Pada kesempatan itu juga dilakukan penyerahan Berita Acara dari Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setyadi kepada Gubernur, untuk selanjutnya diserahkan kepada Direktur PD Panca Karya Rusdi Ambon. (PM.007)