KUNJUNGAN KOMISI V DPR RI, LEWERISSA : MALUKU BUTUH KEBIJAKAN BERPIHAK PADA DAERAH KEPULAUAN

Ambon, Pelita Maluku – Pemerintah Provinsi Maluku menegaskan komitmennya memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat dalam mempercepat pembangunan di wilayah kepulauan. Hal ini disampaikan Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa saat menerima Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi V DPR RI di Aula Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, Kamis (30/10/2025).

Kunjungan yang dipimpin Ketua Tim Reses Komisi V DPR RI Roberth Rouw itu dihadiri anggota Komisi V serta perwakilan kementerian mitra kerja. Pertemuan ini menjadi momentum penting memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam bidang infrastruktur, transportasi, dan pengelolaan sumber daya alam di Maluku.

Dalam sambutannya, Gubernur Lewerissa menyampaikan apresiasi kepada Komisi V yang datang langsung ke Maluku untuk mendengar aspirasi daerah.

“Provinsi Maluku memiliki luas 712.498 kilometer persegi, terdiri dari 92,4 persen lautan dan 7,6 persen daratan, dengan 1.340 pulau dan sekitar 1,8 juta penduduk. Kami bersyukur Komisi V datang langsung untuk melihat potensi sekaligus tantangan pembangunan di daerah ini,” ujar Gubernur.

Ia menjelaskan, Maluku memiliki potensi besar di sektor perikanan, pariwisata bahari, energi laut, serta minyak dan gas bumi, namun belum sepenuhnya dikelola secara optimal.

"Sebagai daerah kepulauan, kami membutuhkan dukungan nyata pemerintah pusat agar potensi ini benar-benar memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Gubernur juga menyoroti pentingnya percepatan pembangunan proyek strategis nasional seperti Ambon Coastal Road yang dinilai penting untuk memperkuat konektivitas antarpulau dan pemerataan ekonomi di Maluku.

“Pertemuan ini menjadi ruang bagi kami menyampaikan langsung aspirasi dan kebutuhan daerah. Kami berharap hasil kunjungan ini menghadirkan langkah konkret bagi pembangunan Maluku yang lebih merata dan berkeadilan,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Ketua Tim Reses Komisi V DPR RI Roberth Rouw menegaskan bahwa kunjungan ini merupakan bentuk nyata perhatian DPR terhadap daerah kepulauan.

“Hari ini kami hadir untuk memastikan Maluku mendapat perhatian lebih dari pemerintah pusat, baik dari sisi pembangunan infrastruktur maupun pemerataan kebijakan,” kata Rouw.

Sementara anggota Komisi V DPR RI Sofyan Dedy Ardiyanto menyoroti pentingnya percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan (RUU Kepulauan) yang telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

“RUU Kepulauan sudah masuk Prolegnas. Kini dibutuhkan kemauan politik yang kuat agar segera dibahas dan disahkan. Fraksi PDI Perjuangan siap mendorong hal itu,” ujarnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Forkopimda Provinsi Maluku, Bupati dan Wali Kota se-Maluku, serta pimpinan OPD yang membidangi urusan infrastruktur, perumahan, dan transportasi.

Gubernur menutup pertemuan dengan pesan penuh optimisme:

“Pemerintah Provinsi Maluku berkomitmen mendorong pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dengan semangat kolaborasi lintas sektor, kita wujudkan Maluku yang maju, sejahtera, dan berdaya saing.” ujarnya

Pertemuan yang diakhiri dengan jamuan makan malam ini diharapkan menjadi langkah nyata memperkuat sinergi antara DPR RI dan Pemerintah Provinsi Maluku demi masa depan Maluku yang lebih kuat dan berdaulat di tengah tantangan daerah kepulauan.