Prabowo Tolak Hasil Pilpres, Frangky Oratmangun : Dia Bukan Seorang Negarawan!
Rabu, 15 Mei 2019
PELITA MALUKU.COM
Bagikan

Prabowo Tolak Hasil Pilpres, Frangky Oratmangun : Dia Bukan Seorang Negarawan!

Jakarta - Presiden Indonesian Youth Updates, Frangky Oratmangun mempertanyakan sikap kenegarawanan Prabowo Subianto yang menolak hasil Pilpres 2019.

Jika beliau meyakinkan dirinya seorang negarawan, maka jiwa patriotisme dan rasa kecintaan terhadap NKRI tetap melekat pada sanubari seorang pemimpin bangsa.

Pasalnya, sama saja dengan sikap penolakannya terhadap hasil pilpres 2019, menunjukan bahwa beliau bukan merupakan sosok negarawan yang patut diteladani oleh setiap anak bangsa.

Menurutnya, sikap Prabowo terhadap hasil pemilu justru memberikan efek elektoral yang buruk bagi dirinya bahkan bagi partai Gerindra dan partai pengusung.

Sikap arogan dan inkonsistensi dari Prabowo Subianto,  yang juga merupakan mantan seorang jenderal dapat menyebabkan perpecahan bagi setiap elemen anak bangsa,  bahkan elit politik sekalipun.

Bagaimana tidak?  Dengan statemen penolakan terhadap hasil rekapitulasi dan perhitungan suara yang sedang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dianggapnya curang dan tidak adil. Padahal proses dan tahapan Pemilu telah kita lewati bersama, dengan komitmen untuk tetap menjaga keutuhan bangsa pasca pemilu.

"Kalau dianggap KPU curang, berarti secara langsung tidak menghargai kinerja dan tidak mengakui keberadaan KPU yang merupakan lembaga penyelenggaraan pemilu di Indonesia.  Simpelnya seperti itu, ucapnya.

Padahal KPU sudah sangat profesional melakukan tugas dan tanggungjawabnya secara transparan tanpa ada intervensi dari pihak manapun.  Hal itu berarti kredibilitas dari lembaga independen yaitu KPU pun dipertaruhkan demi mewujudkan sistim demokratisasi yang substansial dan konstitusional.

"Harus konsisten, kalau menolak pilpres, ya artinya tidak mengakui adanya KPU",  kata Frangky Oratmangun yang juga salah satu Wasekjen DPP KNPI.

Jika itu merupakan asumsi dari Prabowo secara pribadi maka perlu diklasifikasikan dengan data yang valid (base on data), bukan berdasarkan asumsi dan statemen yang kesannya provokatif, tutup Frangky (PM.007)

Komentar

Belum Ada Komentar