Vanath: Kebijakan UHC Jangan Disamakan dengan Daerah Kontinental, Maluku Butuh Akses Kesehatan yang Nyata
JAKARTA, PELITA MALUKU – Pemerataan pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan tidak cukup hanya mengandalkan jaminan kesehatan nasional. Ketersediaan transportasi rujukan, infrastruktur pendukung, hingga kemampuan anggaran daerah menjadi faktor penting yang menentukan apakah masyarakat benar-benar dapat mengakses layanan medis.
Persoalan tersebut disuarakan Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, dalam Technical Forum Indonesia Universal Health Coverage (UHC) Forum 2026 yang diselenggarakan Kementerian Kesehatan bersama World Health Organization (WHO), di JS Luwansa Hotel & Convention Center, Jakarta Selatan, Senin (16/11/2026).
Vanath meminta pemerintah pusat merancang kebijakan pelayanan kesehatan dan pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC) dengan mempertimbangkan karakteristik geografis masing-masing daerah, terutama wilayah kepulauan dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Menurutnya, pendekatan pelayanan kesehatan yang seragam berpotensi tidak menjawab persoalan masyarakat di Maluku. Sebab, akses terhadap rumah sakit maupun fasilitas kesehatan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan tenaga medis dan fasilitas, tetapi juga kondisi transportasi, jalan, serta konektivitas antarpulau.
“Seperti kami di Maluku, daerah-daerah kepulauan dan daerah 3T, itu teorinya harus berbeda. Tidak bisa digeneralisasi. Karena pelayanan kesehatan itu tidak berdiri sendiri, harus ada ekosistemnya,” tegas Vanath.
Ia mengakui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan telah memberikan manfaat besar bagi masyarakat, terutama mereka yang membutuhkan pengobatan dengan biaya tinggi.
Vanath bahkan mengingatkan masyarakat agar tidak mengabaikan kepesertaan BPJS Kesehatan, karena biaya pengobatan dapat menjadi beban berat jika ditanggung sendiri.
“Saya sering bersyukur dengan adanya program pemerintah seperti BPJS. Kepada masyarakat, saya selalu menyampaikan agar mendaftarkan diri untuk mendapatkan layanan kesehatan, karena ternyata sakit itu mahal, sangat mahal,” ujarnya.
Namun, menurut Vanath, keberadaan BPJS tidak serta-merta menyelesaikan seluruh persoalan pelayanan kesehatan. Keterbatasan anggaran daerah masih menjadi tantangan dalam menjaga operasional fasilitas kesehatan dan memastikan pelayanan tetap berjalan.
Ia mengungkapkan, sekitar dua bulan sebelumnya, dirinya menerima laporan dari Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur RSUD mengenai kesulitan pembiayaan pelayanan kesehatan yang menjadi perhatian publik.
Vanath mengambil tanggung jawab untuk menjelaskan persoalan tersebut kepada masyarakat melalui media, agar jajaran teknis dapat lebih fokus menangani pelayanan.
Selain pembiayaan, ia menyoroti transportasi rujukan medis yang belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi wilayah kepulauan. Bantuan kapal atau speedboat, kata dia, harus mempertimbangkan ketersediaan bahan bakar, kondisi perairan, dan kebutuhan operasional di lokasi penerima.
Ia mencontohkan pengalaman saat menjabat kepala daerah, ketika bantuan kapal bermesin berteknologi tinggi justru tidak dapat dimanfaatkan secara optimal karena keterbatasan bahan bakar.
Vanath mendorong pemerintah mempertimbangkan model transportasi yang digunakan negara dengan karakteristik kepulauan, seperti Thailand, termasuk kapal berukuran lebih besar yang dapat menjangkau lokasi tanpa pelabuhan memadai.
“Kami berharap Bapak-Ibu merancang program itu sesuai dengan kebutuhan kami. Jangan merancang untuk daerah kontinental seperti Jawa, kemudian disarankan kepada kami. Itu tidak masuk. Buang-buang uang,” tandasnya.
Ia berharap masukan daerah kepulauan menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan nasional. Baginya, keberhasilan UHC bukan sekadar angka kepesertaan, melainkan kemampuan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak, mudah dijangkau, dan sesuai kondisi wilayah.
AIS FASSE REDAKSI PELITA MALUKU
Komentar