Vanath Soroti Anggaran Program Kependudukan, Pencegahan Stunting di Maluku Harus Diperkuat

AMBON, PELITA MALUKU – Wakil Gubernur Maluku, H. Abdullah Vanath, menyoroti pemanfaatan anggaran program kependudukan dan pembangunan keluarga yang belum maksimal. Ia meminta pemerintah kabupaten/kota memperketat pengawasan agar anggaran yang tersedia benar-benar tepat sasaran dan berdampak bagi masyarakat.

Penegasan itu disampaikan Vanath saat membuka Rapat Review Program Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Tingkat Provinsi Maluku Tahun 2026, Selasa (27/10/2026), di Ruang Rapat Lantai 6 Kantor Gubernur Maluku. Kegiatan yang digelar Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku tersebut berlangsung secara daring dan luring.

Vanath secara khusus menyoroti pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. 

Menurut dia, masih terdapat anggaran yang belum terserap maksimal maupun penggunaannya yang belum sepenuhnya sesuai peruntukan.

Karena itu, ia meminta pemerintah kabupaten/kota meningkatkan pengawasan terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) yang menangani program tersebut. Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan kegiatan berjalan efektif dan sesuai tujuan.

“Semua pihak harus berpartisipasi dalam mendorong peningkatan kualitas generasi muda Maluku. Media juga diharapkan memberikan dukungan melalui edukasi dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat,” ujar Vanath.

Ia menegaskan, pembangunan kependudukan dan keluarga tidak sekadar berkaitan dengan pelaksanaan program pemerintah, tetapi juga menentukan kualitas sumber daya manusia Maluku ke depan.

Menurutnya, pencegahan dan penurunan stunting membutuhkan kerja bersama lintas sektor. Pemerintah provinsi, kabupaten/kota, instansi terkait, hingga masyarakat harus terlibat agar upaya meningkatkan kesehatan dan kualitas keluarga dapat berjalan berkelanjutan.

Vanath juga menjelaskan bahwa penyampaian informasi kepada para bupati mengenai pemanfaatan anggaran bukan merupakan surat peringatan. Sebaliknya, hal itu menjadi dorongan agar kepala daerah memberi perhatian lebih terhadap pengawasan program di wilayah masing-masing.

Rapat review tersebut diharapkan mampu mengidentifikasi kendala pelaksanaan program sekaligus memperkuat koordinasi antar lembaga. Dengan demikian, penggunaan anggaran dapat lebih optimal dan upaya menekan angka stunting di Maluku berjalan sesuai sasaran.

Kegiatan ini dihadiri Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku, Asisten I Setda Provinsi Maluku, pimpinan OPD provinsi dan kabupaten/kota, instansi vertikal, serta perwakilan Pemerintah Kota Ambon.

AIS FASSE REDAKSI PELITA MALUKU