Ambon, Pelita Maluku.com - Wakil Gubernur Maluku Barnabas Nathaniel Orno, menghadiri Diskusi Terfokus atau Focus Group Disscussion (FGD) yang berlangsung di Swiss Belhotel Ambon, Kamis (3/6/2021). 

Diskusi ini di inisiasi anggota DPD RI Dapil Maluku, yang membahas tentang Tantangan Pembangunan Industri Maritim dalam Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat Maluku.

Selain Wagub, turut hadir Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, anggota DPD RI Mirati Dewaningsih/Novita Anakotta/Fachrul Razi (Dapil Aceh) Husain Alting Sjah (Dapil Maluku Utara), anggota DPR RI Saadiah Uluputty, pimpinan dan sejumlah anggota DPRD Maluku,  Kadis KKP Maluku Abdul Haris, Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Marlatu Leleury dan Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Petrus Fatlolon. 

Tujuan utama diselenggarakan diskusi ini, adalah untuk peroleh interaksi data yang dihasilkan dari diskusi sekelompok, dalam hal meningkatkan kedalaman informasi menyingkap berbagai aspek suatu fenomena kehidupan, sehingga fenomena tersebut dapat didefinisikan dan diberi penjelasan.

Pada diskusi tersebut, Rektor Unpatti Ambon Prof. M. J. Saptenno bertindak sebagai moderator. Sementara Kementerian Investasi/BKPM  diwakili Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Indra Darmawan, Kementerian Perhubungan diwakili Kepala Distrik Navigasi Kelas I Ambon Herwanto, SKK Migas diwakili Kepala Perwakilan SKK Migas Papua Maluku Subagyo, Kementerian ESDM diwakili Staf Ahli Menteri Bid. Ekonomi dan SDA Sampe. L. Purba, sedangkan Kementerian KKP diwakili Direktur Kepelabuhanan Perikanan Frits P. Lesnussa. 

Gubernur Maluku Murad Ismail dalam sambutannya yang dibacakan Wakil Gubernur Barnabas Nathaniel Orno mengatakan, dengan memiliki posisi strategis serta potensi kelautan yang melimpah, maka membuka peluang Maluku dijadikan poros maritim Indonesia. 

"Dengan begitu, potensi maritim pada sektor kelautan dan perikanan, sektor energi sumber daya mineral yang ada, diharapkan dapat mensejahterakan rakyat Maluku, apabila dikelola dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya," kata Wagub.

Ia menjelaskan, kebijakan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN) termasuk pembangunan kawasan pusat perikanan terpadu, pembangunan Ambon New Port, Fish Market bertaraf internasional serta pengembangan Migas Blok Masela dengan potensi cadangan gas hingga 6,97 triliun kaki kubik (TFC) merupakan proyek strategis dan unggulan Maluku.

Untuk mendukung kawasan pusat perikanan terpadu di Maluku, lanjut Wagub, telah tersedia 13 pelabuhan perikanan. 2 pelabuhan diantaranya dikelola pemerintah pusat. Sedangkan 11 pelabuhan perikanan lainnya, dikelola pemerintah provinsi yang pengembangannya perlu dioptimalkan.

Selain itu, pemerintah daerah juga telah menyiapkan lahan bagi pusat perikanan terpadu seluas 700 hektar yang berlokasi di pulau Ambon, Desa Waai, Kabupaten Malteng. 

Disamping itu, dalam mendukung pengembangan Migas Blok Masela, Pemprov Maluku memastikan kesiapan BUMD yakni PT. Maluku Energi Abadi (MEA) untuk mengelola Hak Partisipasi 10 persen Blok Masela. PT. MEA sendiri saat ini telah berada pada tahapan ke tujuh, yaitu melakukan uji tuntas dan akses data dari sepuluh tahapan, dalam proses penawaran hingga pengalihan PI 10 persen yang diatur pemerintah pusat. 

PT. Mea, juga akan mengelola jatah PI Pemerintah Provinsi untuk dua blok migas lainnya di Maluku, yakni wilayah kerja Bula yang dikelola Kalrez Petroleum dan wilayah kerja Seram non Bula dengan pengelola Citic Seram. Produksi dari kedua wilayah kerja ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan gas di Maluku dan Maluku Utara. 

Ditempat yang sama, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, sebelum membuka diskusi ini, memberikan

penjelasan umum tentang beberapa proyek strategis nasional, salah satunya mengenai implementasi pembangunan proyek strategis provinsi Maluku, seperti Blok Masela, LIN, Pelabuhan Terpadu (HAP dan Perikanan) serta Pariwisata Maluku yakni di Pulau Banda.(PM.007).