Ambon, Pelita Maluku.com - Guna mengendalikan lajunya Inflasi di Provinsi yang tinggi, Pemerintah Provinsi Maluku, lewat Dinas Pertanian menggelar Pencanangan Gerakan Menanam Cabai dan Bawang Merah di Provinsi Maluku di lokasi kelompok Tani Mutiara Universitas Pattimura, Selasa (20/9/2022). Ini adalah gerakan nasional pengendalian inflasi pangan yang juga dilakukan secara serentak dilaksanakan di 11Kabupaten/Kota di Maluku. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku, DR Ilham Tauda, SP, M.Si dalam laporannya mengatakan, Pencanangan Gerakan Tanam Cabai dan Bawang Merah di Provinsi Maluku dalam rangka mendukung GNPIP di Provinsi Maluku. "Bahwa Pelaksanaan kegiatan hari ini merupakan tindak lanjut dari arahan Bapak Presiden dan arahan Bapak Gubernur agar Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) segera mengambil langkah-langkah penanganan inflasi khususnya komoditas pangan yang telah ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Gubernur Maluku Nomor : 821/2338 tanggal 19 Agustus 2022 kepada semua Bupati/walikota Perihal Gerakan Menanam Cabai dan Bawang Merah,"kata Tauda.

Saumlaki, Pelita Maluku.com - Gubernur Maluku Murad Ismail didampingi Widya Pratiwi Murad dan sejumlah Pimpinan OPD Pemerintah Provinsi Maluku, bertolak menuju Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), Minggu (28/8/2022), jelang kedatangan Presiden RI Joko Widodo, di Bumi Duan Lolat, pada 1 September mendatang. Selain Gubernur, tampak Kapolda Maluku, Irjen Pol Lotharia Latif, Pangdam XVI/ Pattimura, Mayjen Ruruh Aris Setyawibawa yang ikut bertolak ke Bumi Duan Lolat ini untuk mengecek kesiapan jelang kedatangan orang nomor satu di republik ini. Setibaya di Bandara Batlayeri, Saumlaki, Gubernur dan rombongan disambut Penjabat Bupati KKT, Danny Indey, bersama sejumlah pimpinan Forkompinda dan OPD setempat. Dalam penyambutan, Gubernur, Kapolda dan Pangdam dikalungkan kain tenun khas Tanimbar dan disuguhkan dengan Tarian Doa Penjemputan dari Sanggar Tari Malisngorar. Selama berada di KKT, Gubernur akan meninjau kesiapan beberapa lokasi yang akan dikunjungi Presiden Jokowi dan Ibu negara yakni, peninjauan Pasar Olilit dan tiga lokasi proyek Kementerian PUPR. Untuk mempersiapkan kedatangan Presiden Jokowi, Gubernur dan rombongan akan berada di Tanimbar selama empat hari sebelum kedatangan Presiden. Sebagai informasi, pada Jumat (2/9/2022), Presiden dijadwalkan menuju Pasar Olilit untuk melakukan peninjauan dan penyerahan bantuan minyak goreng kepada peserta Program Keluarga Harapan (PKH), dimana penanggung jawab dari Kementerian Sosial/Dinsos provinsi dan Kabupaten), bantuan kepada pedagang Kaki Lima (PKL), penanggungjawab dari TNI / Polri dan penyerahan Bantuan Tunai (Modal Kerja) kepada pedagang basah di pasar yang merupakan bantuan dari Presiden Jokowi. Presiden juga dijadwalkan akan meninjau lokasi Proyek 1 Kementerian PUPR (Penataan kawasan MTQ), lokasi proyek II Kementerian PUPR (Optimalisasi SPAM Kormomolin), kemudian ke lokasi proyek III Kementerian PUPR (Rusun Pemkab KKT). Dan diakhiri dengan sholat berjamaah di Masjid Baiturrahman (PM.007).

Ambon, Pelita Maluku.com - Gubernur Maluku Murad Ismail menegaskan, kepada pihak terkait dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Maluku sebagai instansi yang mengkoordinasikan penanganan bencana, untuk segera melakukan upaya percepatan penyelesaian pembangunan rumah warga, yang terkena dampak bencana gempa bumi 6,5 SR di Provinsi Maluku pada 2019 lalu. "Dalam rapat ini, saya tegaskan segera dibuat target penyelesaian pembangunan rumah warga yang rusak akibat dampak bencana gempa bumi 2019 lalu. Dan saya minta progressnya segera dilaporkan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB),” tegas Gubernur saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pemantauan dan Evaluasi Terpadu Perbaikan Rumah Rusak Akibat Bencana Gempa Bumi Tahun 2019 di Provinsi Maluku, Kamis (10/6/2021), yang berlangsung di lantai VI Kantor Gubernur . Sebagai kepala daerah, Gubernur mengaku, ikut bertanggung jawab atas pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pembangunan pasca bencana gempa bumi yang melanda wilayah ini. "Setelah dana dikucurkan ke Maluku, saya di telepon sama Pak Doni Monardo (Kepala BNPB RI-red). Beliau meminta agar pelaksanaannya benar-benar diawasi. Karena ini uang negara, saya juga ingatkan agar dilaksanakan sesuai dengan apa yang mereka (BNPB) minta,” kata Gubernur mengingatkan. Untuk itu, mantan Dankor Brimob Polri ini berharap, rakor ini merupakan suatu upaya rekonsiliasi dan perencanaan, sehingga harus memberi dampak nyata yang dilakukan dengan terarah, cepat dan secara langsung ditempati oleh masyarakat terdampak bencana. Ia juga meminta, fungsi kerja dan manajemen pengelolaan dana BPBD baik Provinsi, Kota Ambon, Kabupaten Malteng dan SBB perlu dioptimalkan agar tepat sasaran. “Oleh karena, itu dalam rapat ini, sebagai pimpinan daerah, saya mengajak para pihak yang hadir, agar menindaklanjuti semua arahan yang akan disampaikan oleh BNPB dengan percepatan yang terukur dan dengan akuntabilitas yang jelas," kata Gubernur. Pada kesempatan itu, mantan Dankor Brimob Polri itu juga merinci data kerusakan rumah yang sudah di evaluasi Pemerintah Daerah Dari hasil evaluasi tersebut, terdapat 17.146 unit rumah yang mengalami kerusakan setelah gempa. Kerusakan ini mencakup rusak berat, sedang dan ringan pada tiga wilayah terdampak yakni, Kota Ambon, Kabupaten Malteng dan Kabupaten SBB. Total rumah yang mengalami kerusakan di Kabupaten Malteng berjumlah 14.366 unit. Dengan rincian, rusak berat sebanyak 1.250 unit, sedang 2.206 unit dan ringan 10.910 unit. Kabupaten SBB, rumah yang mengalami kerusakan berjumlah 1.326 unit, dengan rincian, rumah rusak berat sebanyak 263 unit, sedang 400 unit, ringan 662 unit. Sedangkan Kota Ambon, rumah yang mengalami kerusakan sebanyak 1.454, dengan rincian, rumah rusak berat sebanyak 284 unit, sedang 343 unit dan ringan 827 unit. Rapat tersebut juga turut di hadiri Direktur Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB RI, Johny Sumbung dan staf ahli, Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno, Sekda Maluku Kasrul Selang, Walikota Ambon Richard Louhenapessy, Bupati Malteng Abua Tuasikal serta sejumlah pihak terkait. (PM.007)

pemberian bantuan bagi korban pengungsi gempa 26 september 2019