Ambon, Pelita Maluku.com - Sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Fungsional, Administrator, dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku, akhirnya dilantik oleh Gubernur Maluku Irjen. Pol. (Purn) Murad Ismail, pada Selasa (23/4/2023), di Aula Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku.

Mereka dilantik berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku No. 340 Tahun 2023, Nomor 341 Tahun 2023, Nomor 342 Tahun 2023, Nomor 343 Tahun 2023, dan  Nomor 344 Tahun 2023, tertanggal 4 April Tahun 2023. Mereka diantaranya, Untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama :

1. Drs. Jasmono, M.Si dengan jabatan baru Inspektur Daerah Provinsi Maluku

2. Drs. Titus F. Linus Renwarin, M.Si, jabatan baru Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku

3. Drs. Melkias Moses Lohy, M.T, jabatan baru Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku

4. Dr. Ir. Erawan Asikin, M.Si, jabatan baru Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku

5. Dra. Halimah T. Soamolle, M.Si, jabatan baru Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku

6. David Soleman Katayane, SE., jabatan baru Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Provinsi Maluku

7. Raden Affandy Hasanussi,  M.Si, jabatan baru Kepala Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Maluku

8. Dr. Ahmad Elly, jabatan baru Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku

9. Alwiyah Alaydrus, SH. MH, jabatan baru Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Maluku

10. dr. Zulkarnain, SPJB, jabatan baru Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan

11. Drs. Semuel E. Huwae, MH, jabatan baru Staf Ahli Gubernur Bidang Pemasyarakatan dan SDM

12. Drs. Mustafa Sangadji, MM, jabatan baru Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Maluku

13. dr. Meikyal Pontoh, M. Kes, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Maluku

14. Petterson Ramkoratat, SH, Asisten Administrasi Umum Setda Maluku. (Diskominfo Maluku)

Gubernur Maluku dalam sambutannya menyampaikan, bahwa pergantian jabatan adalah sebuah hal yang lumrah dan perubahan itu untuk mencapai tujuan kita kedepan.

“Saat ini kita akan memasuki Tahun terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Tahun 2019-2024. Banyak kemajuan yang sudah dicapai, dalam berbagai sektor pembangunan, lalu di sisi lain kita juga masih di perhadapkan dengan berbagai permasalahan yang harus di selesaikan.” Ujarnya.

Menurut  Gubernur, kebijakan penataan birokrasi harus dilakukan, agar mesin birokrasi dapat bergerak lebih cepat dan dinamis, untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Provinsi Maluku yaitu Maluku yang terkelola secara jujur, bersih dan melayani, terjamin dalam kesejahteraan dan berdaulat atas gugusan kepulauan.

Olehnya pada kesempatan itu Gubernur menegaskan, sekaligus menginstruksikan beberapa hal-hal strategis kepada pejabat yang baru dilantik, yakni segera melakukan konsolidasi dan adaptasi pada jabatan atau tempat tugas yang baru.

“Serta lakukan langkah-langkah percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada masing-masing unit kerja sehingga dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat secara langsung. Bekerjalah dengan keras, cerdas, ikhlas, dan tuntas” Tegasnya.

Mantan Dankor Brimob itu juga mengungkapkan, inovasi merupakan kunci keberhasilan pembangunan di daerah ini oleh sebab itu dirinya memerintahkan pejabat yang baru dilantik untuk terus membuat terobosan dan menciptakan inovasi yang dapat menjadi lokomotif pembangunan di daerah ini.

Dipenghujung sambutannya, Gubernur mengingatkan, agar jabatan yang diberikan hendaknya dijadikan sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan, tidak hanya kepada pemerintah, negara dan masyarakat, tetapi juga yang lebih penting kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa.

“Akhirnya saya mengucapkan selamat bertugas bagi para pejabat yang dilantik pada hari ini, dan selamat menjalankan Ibadah Puasa 1444 Hijriah Kepada Seluruh Umat Islam, serta selamat memasuki Paskah Tahun 2023 kepada seluruh umat Kristiani dimanapun berada.” Tutupnya.

Hadir juga dalam pelantikan tersebut Sekretaris Daerah Maluku Ir. Sadali Ie., M.Si, Para Staf Ahli Gubernur, Asisten Sekda, Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, serta unsur terkait lainnya. (PM.007)