Bodewin Wattimena: Ambon Harus Jadi Kota Ramah HAM

Ambon, Pelita Maluku – Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, menegaskan komitmen Pemerintah Kota Ambon untuk mewujudkan Ambon sebagai kota yang ramah Hak Asasi Manusia (HAM) melalui pelayanan publik yang adil, inklusif, dan bebas dari segala bentuk diskriminasi.

Komitmen tersebut disampaikan Bodewin saat membuka Pelatihan Peningkatan Kapasitas Focal Point Hak Asasi Manusia (HAM) bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kota Ambon yang berlangsung di The City Hotel, Kecamatan Sirimau, Jumat (17/7/2026).

Menurutnya, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM merupakan tanggung jawab seluruh unsur penyelenggara pemerintahan, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Karena itu, setiap OPD harus memastikan prinsip-prinsip HAM menjadi bagian dari setiap kebijakan dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

"Setiap perangkat daerah memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia berjalan dengan baik, terutama dalam pelayanan publik," kata Bodewin.

Ia menegaskan, upaya tersebut harus didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Aparatur pemerintah tidak cukup hanya memahami konsep HAM, tetapi juga harus mampu mengimplementasikannya dalam menyelesaikan berbagai persoalan di instansi masing-masing melalui langkah-langkah nyata.

Menurut Bodewin, pelatihan ini menjadi bagian penting untuk meningkatkan kapasitas aparatur agar mampu menyusun rencana aksi serta mengintegrasikan prinsip HAM dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program di setiap OPD.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Komnas HAM Perwakilan Maluku, guna memperkuat implementasi HAM di Kota Ambon.

Bodewin mencontohkan pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang harus diberikan kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang, status sosial, maupun kedekatan dengan petugas.

"Jangan melihat siapa orangnya. Semua warga berhak memperoleh pelayanan yang sama tanpa diskriminasi. Itulah bentuk nyata penghormatan terhadap hak asasi manusia," tegasnya.

Selain memperkuat pelayanan berbasis HAM, Pemerintah Kota Ambon juga terus mendorong terwujudnya kota yang ramah anak dan inklusif melalui berbagai kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Bodewin berharap seluruh peserta pelatihan mampu menjadi penggerak penerapan HAM di lingkungan kerja masing-masing sehingga nilai-nilai HAM benar-benar terintegrasi dalam tata kelola pemerintahan.

"Jika seluruh OPD menjalankan prinsip-prinsip HAM dengan baik, saya yakin Ambon akan menjadi kota yang semakin ramah HAM, memberikan rasa keadilan, serta menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas bagi seluruh masyarakat," pungkasnya.

Redaksi Pelita Maluku - Ais Fasse