Kariu, Pulau Haruku – Pelita Maluku - Kehadiran Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dalam Ibadah Minggu di Gereja Eben-Haezer Jemaat Kariu, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku, Minggu (18/01/2026), menjadi lebih dari sekadar kunjungan ibadah. 

Di tengah jemaat, Gubernur menyampaikan pesan tegas: Kariu tidak akan ditinggalkan negara, meski konflik sosial masa lalu masih menyisakan luka dan ketidakpastian hidup bagi warganya.

Didampingi istri Maya Baby Lewerissa serta sejumlah pimpinan OPD Provinsi Maluku, Gubernur hadir menyapa jemaat yang hingga kini sebagian masih hidup di tenda-tenda pengungsian akibat rumah yang belum dibangun kembali. Kehadiran itu menjadi simbol empati sekaligus penegasan tanggung jawab pemerintah di tengah penderitaan warga.

“Beta datang bukan hanya sebagai Gubernur, tetapi sebagai saudara seiman. Beta pernah berjanji akan kembali, dan hari ini Beta ada di sini,” ujar Lewerissa di hadapan jemaat, dengan nada personal dan emosional.

Dalam sambutannya, Gubernur menekankan bahwa dirinya tidak ingin masyarakat Kariu merasa diabaikan oleh negara, meskipun ia harus membagi perhatian ke seluruh wilayah Maluku.

“Beta tidak mau warga Kariu merasa tertinggal. Pemerintah ada, negara hadir, dan katong tidak sendiri,” tegasnya.

Usai ibadah, Gubernur bersama rombongan meninjau langsung tenda-tenda pengungsian. Di lokasi itu, realitas pahit terlihat jelas. 

Dari total kebutuhan pembangunan kembali rumah warga pascakonflik, baru sekitar 50 unit yang selesai, sementara 207 unit rumah lainnya belum memiliki kepastian waktu pembangunan.

Menanggapi kondisi tersebut, Lewerissa menjelaskan bahwa secara regulasi, pembangunan rumah pascakonflik merupakan tanggung jawab pemerintah pusat melalui kementerian terkait. Namun, ia menegaskan bahwa penderitaan warga tidak boleh terus dibiarkan hanya karena persoalan kewenangan.

“Kalau masyarakat bertahun-tahun hidup di tempat yang tidak layak, lalu pemerintah diam saja, itu tidak mungkin. Pemerintah yang baik harus berani mengambil keputusan,” ujarnya.

Gubernur memastikan bahwa Pemerintah Provinsi Maluku akan mengambil langkah konkret pada tahun 2026. Jika pemerintah pusat tidak melanjutkan pembangunan, Pemprov siap mengambil alih tanggung jawab tersebut.

“Kalau pusat lanjut, kita dukung. Kalau tidak, provinsi akan masuk dan selesaikan,” tegasnya.

Dalam dialog singkat dengan warga, Empi, salah satu warga Kariu yang masih tinggal di tenda, menyampaikan keluhannya secara sederhana namun menusuk.

“Kalau hujan, air masuk ke dalam tenda,” katanya.

Mendengar itu, Gubernur merespons spontan, “Mau sampai kapan masyarakat kita hidup seperti ini? Ini tidak boleh.”

Saat ini, Pemprov Maluku menjalankan program Manggrebe Biking Bae Rumah, yang sejak 2025 telah membangun 204 unit rumah, dan direncanakan berlanjut pada 2027. Gubernur membuka peluang agar Kariu masuk dalam skema program tersebut, setelah ada kejelasan pembagian tanggung jawab dengan pemerintah pusat.

Mengakhiri kunjungannya, Lewerissa mengajak masyarakat Kariu untuk bergandengan tangan dengan pemerintah dalam proses pemulihan.

“Kalau pemerintah datang membangun, beta minta dukungan masyarakat. Katong sorong bahu, masohi bersama. Pemerintah tidak bisa kerja sendiri,” pungkasnya.

Redaksi Pelita Maluku - Ais