Ambon, Pelita Maluku,com – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku, menggelar Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang bertempat di Hotel Grand Avira Ambon, pada Senin 18 Maret 2024.

Forum OPD ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Maluku Ir. Sadali Ie, M.Si., IPU, yang di ikuti oleh Ketua TGPP Provinsi Maluku, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku beserta jajaran, Perwakilan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI, Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Kepala Dinas PMD dan Bappeda Kabupaten Kota se-Maluku, Narasumber dan para peserta Forum OPD.

Dalam sambutan Gubernur yang sampaikan, Sekda Sekda, mengungkapkan, membangun desa tidak hanya mencakup upaya-upaya untuk mengembangkan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat desa di bidang sosial, ekonomi, lingkungan dan kebudayaan, tetapi juga terkait dengan penguatan kelembagaan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan desa mulai dari perencanaan, penganggaran yang efektif dan efisien, sampai dengan evaluasi dan pelaporan.

Menurutnya, berdasarkan data pada awal RPJMD Tahun 2019 jumlah desa mandiri hanya 10, namun ada terjadi peningkatan dan di awal 2024 desa mandiri telah mencapai 82 desa, sementara untuk desa maju saat ini sudah, 291, berkembang 569, tertinggal 254 sangat tertinggal 4 desa.

Perkembangan desa mandiri ini tentunya berdampak pada penurunan jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal, hal ini dikarenakan salah satu program unggulan yang dicanangkan Pemerintah Provinsi Maluku, yakni 1 OPD 1 desa binaan.” Jelas Sekda.

Untuk itu, program 1 OPD 1 Desa Binaan diharapkan bisa menjadi inspirasi bagi Kabupaten/Kota untuk menciptakan program desa, sehingga selaras dalam mewujudkan desa mandiri di Provinsi Maluku, karena dengan demikian kesejahteraan yang diharapkan bagi masyarakat bisa tercapai.

“Perencanaan jangka panjang 2025-2045 menuju Indonesia emas, dimana telah ditargetkan sampai 2045 seluruh desa dapat menjadi desa mandiri, dan hal ini memerlukan kerjasama dari para pihak untuk mencapai apa yang menjadi harapan Pemerintah Pusat terutama Pemerintah Provinsi Maluku.” Harapnya. (PM.007)