Di Balik Polemik Tanah OSM, Kodam XV/Pattimura Tegaskan Pentingnya Menghormati Putusan Pengadilan

AMBON, PELITA MALUKU – Polemik tanah OSM di kawasan Kudamati, Kota Ambon, membutuhkan pemahaman yang utuh agar tidak berkembang menjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat. Kodam XV/Pattimura pun angkat bicara dan meminta semua pihak menghormati fakta serta proses hukum yang telah berjalan.

Melalui Kapendam XV/Pattimura Kolonel Inf Adi Swastika, Selasa (11/11/2026), Kodam menyampaikan klarifikasi terkait berbagai informasi yang berkembang mengenai status dan penguasaan tanah OSM.

Kodam menegaskan, persoalan tersebut harus dilihat berdasarkan dokumen hukum dan keseluruhan amar putusan pengadilan, bukan hanya mengutip bagian tertentu yang berpotensi membentuk persepsi keliru.

Dalam perkara perdata tahun 2013 di Pengadilan Negeri Ambon, terdapat tiga gugatan yang perlu dibedakan, yakni gugatan utama yang diajukan Stella dan sejumlah pihak lainnya, gugatan rekonvensi dari Kodam, serta gugatan intervensi yang diajukan Alfons bersama pihak lainnya.

Berdasarkan dokumen yang menjadi dasar klarifikasi Kodam, gugatan utama dinyatakan ditolak seluruhnya. Sementara gugatan intervensi dinyatakan tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke Verklaard (NO).

Adapun gugatan rekonvensi yang diajukan Kodam juga dinyatakan ditolak. Karena itu, Kodam meminta masyarakat memahami seluruh amar putusan agar tidak muncul kesimpulan bahwa pihak penggugat intervensi telah memenangkan perkara melawan Kodam.

Pada tingkat banding, Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 42/PDT/2014/PT.AMB tertanggal 12 November 2014 menguatkan putusan tingkat pertama. Berdasarkan dokumen Kodam, putusan tersebut berkekuatan hukum tetap sejak 6 April 2016.

Terkait status tanah, Kodam menyebut kawasan OSM merupakan tanah bekas Eigendom Verponding yang telah dikuasai sejak 1950 dan tercatat dalam administrasi Barang Milik Negara (BMN).

Meski demikian, Kodam memahami bahwa pencatatan administrasi aset dan pembuktian hak atas tanah merupakan dua aspek yang harus diperiksa berdasarkan dokumen serta ketentuan hukum yang berlaku.

Persoalan ini juga menyentuh kehidupan masyarakat, terutama terkait tuduhan intimidasi, penerbitan surat peringatan kepada pemilik kios, hingga rencana pemanfaatan fasilitas di kawasan OSM.

Menanggapi hal tersebut, Kodam menegaskan tidak membenarkan tindakan intimidasi, kekerasan, maupun perilaku personel yang bertentangan dengan hukum dan disiplin militer. Setiap laporan dugaan pelanggaran akan ditindaklanjuti melalui mekanisme pemeriksaan sesuai ketentuan.

Kodam juga menghormati langkah masyarakat yang menyampaikan pengaduan kepada Komisi III DPR RI maupun lembaga negara lainnya. Institusi tersebut menyatakan siap memberikan penjelasan dan dokumen yang diperlukan kepada pihak berwenang.

Di tengah polemik yang berkembang, Kodam mengajak masyarakat tidak terburu-buru menarik kesimpulan hanya berdasarkan satu versi pemberitaan atau potongan informasi.

Bagi Kodam XV/Pattimura, supremasi hukum, penghormatan terhadap hak masyarakat, dan komunikasi terbuka harus menjadi landasan dalam menyelesaikan persoalan tanah OSM.

Sebab, di balik sengketa pertanahan, ada kepentingan hukum dan kehidupan sosial masyarakat yang perlu dijaga. Penyelesaian melalui jalur hukum yang sah diharapkan dapat memberikan kejelasan sekaligus menjaga hubungan baik antarsesama warga di Kota Ambon.

AIS FASSE REDAKSI PELITA MALUKU