GUBERNUR HENDRIK LEWERISSA LUNCURKAN BANTUAN PANGAN UNTUK 123.522 KELUARGA DI MALUKU

Ambon, Pelita Maluku - Pemerintah Provinsi Maluku resmi meluncurkan program penyaluran bantuan pangan beras dan minyak goreng bagi 123.522 keluarga penerima manfaat (KPM) di 11 kabupaten/kota se-Maluku. Peluncuran dilakukan langsung oleh Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa di Halaman Kantor Kesehatan Pelabuhan Ambon, Kamis sore pukul 15.00 WIT.

Program ini merupakan tindak lanjut hasil Rapat Koordinasi Tingkat Menteri bersama Badan Pangan Nasional pada 22 September 2025, yang membahas kebijakan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Kegiatan tersebut juga menjadi wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjaga ketersediaan dan ketahanan pangan masyarakat Maluku.

Dalam sambutannya, Gubernur Hendrik Lewerissa menegaskan bahwa bantuan ini merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk memastikan masyarakat tidak kekurangan bahan pangan pokok.

"Bantuan ini disalurkan bagi 123.522 keluarga di seluruh kabupaten dan kota di Maluku. Kami berharap bantuan ini membantu meringankan beban masyarakat, sekaligus menjaga stabilitas pangan daerah,” ujar Gubernur.

Adapun setiap keluarga penerima manfaat akan menerima bantuan berupa 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng per bulan, dengan penyaluran mencakup dua bulan sekaligus Oktober dan November 2025 — sehingga total yang diterima mencapai 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng per keluarga.

Gubernur juga meminta agar seluruh pihak terkait, termasuk Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku dan Bulog Divre Maluku–Malut, memastikan proses distribusi berjalan tepat sasaran dan tepat waktu.

“Pendataan harus akurat, agar tidak ada keluarga yang berhak tetapi terlewat. Mari kita kawal bersama agar bantuan ini benar-benar sampai kepada yang membutuhkan,” tegasnya.

Ia menutup sambutannya dengan pesan penuh harapan.

“Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa meridhoi langkah kita dalam membangun kemandirian dan kedaulatan pangan di Maluku.”

Program ini menjadi bukti nyata kepedulian pemerintah dalam memperkuat jaring pengaman sosial dan menjaga ketahanan pangan di tengah dinamika ekonomi nasional.