Jakarta Pelita Maluku — Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, mendorong pemerintah pusat memperkuat pembangunan infrastruktur sumber daya air (SDA), pengendalian abrasi pantai, hingga penyediaan air bersih di wilayah kepulauan Maluku. Hal itu disampaikan dalam pertemuan bersama Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (11/5/2026).

Pertemuan tersebut turut dihadiri sejumlah kepala daerah di Maluku untuk membahas percepatan pembangunan infrastruktur dasar yang dinilai mendesak di tengah tantangan geografis wilayah kepulauan.

Dalam paparannya, Hendrik menegaskan Maluku saat ini memiliki tiga Proyek Strategis Nasional (PSN), yakni pembangunan Lapangan Abadi Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Bendungan Way Apu di Kabupaten Buru, serta Ambon New Port atau Maluku Integrated Port di Pulau Ambon.

Menurutnya, Bendungan Way Apu menjadi proyek vital dalam mendukung program swasembada pangan nasional. Pemerintah menargetkan bendungan tersebut mulai beroperasi pada 2027 dan mampu mengairi sekitar 10 ribu hektare lahan persawahan di Pulau Buru.

“Diperkirakan pada tahun 2027 bendungan itu sudah dapat berfungsi dan mengairi sekitar 10 ribu hektare lahan persawahan. Ini tentu menjadi bagian penting dari upaya pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan nasional,” kata Hendrik.

Ia menjelaskan Kabupaten Buru merupakan salah satu sentra pangan utama di Maluku bersama Kabupaten Maluku Tengah, Seram Bagian Barat, dan Seram Bagian Timur.

Selain sektor pangan, Hendrik juga menyoroti ancaman perubahan iklim yang semakin dirasakan masyarakat pesisir Maluku. Dengan kondisi wilayah yang didominasi lautan, abrasi pantai disebut semakin mengkhawatirkan dalam beberapa tahun terakhir.

“Wilayah kami lebih dari 92 persen adalah lautan. Karena itu dampak perubahan iklim sangat kami rasakan, terutama bagi masyarakat pesisir yang menghadapi ancaman abrasi,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi Maluku, lanjutnya, berharap pemerintah pusat dapat membantu pembangunan talud pengaman pantai dan penanganan kawasan bantaran sungai untuk melindungi permukiman warga di wilayah pesisir.

Tak hanya itu, persoalan ketersediaan air bersih di pulau-pulau kecil juga menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Hendrik mengungkapkan masih banyak masyarakat di wilayah terpencil yang kesulitan mendapatkan akses air bersih untuk kebutuhan sehari-hari.

“Tidak semua pulau di Maluku memiliki ketersediaan air bersih yang memadai. Masih banyak masyarakat di pulau-pulau kecil yang kesulitan mendapatkan akses air bersih,” katanya.

Ia menambahkan keterbatasan fiskal daerah membuat pembangunan infrastruktur dasar sangat bergantung pada dukungan pemerintah pusat.

“Karena itu, satu-satunya cara yang dapat kami lakukan adalah menyiapkan perencanaan yang baik, kemudian datang menyampaikan langsung kebutuhan daerah kepada pemerintah pusat,” ucapnya.

Menanggapi hal tersebut, Direktorat Jenderal SDA Kementerian PU menyatakan komitmennya mendukung pembangunan infrastruktur SDA di Maluku secara bertahap.

Pihak Ditjen SDA memastikan Bendungan Way Apu tetap menjadi salah satu prioritas nasional dan ditargetkan selesai sesuai jadwal pada 2027.

“Salah satu proyek yang menjadi perhatian kami adalah Bendungan Way Apu di Pulau Buru, yang memang ditargetkan selesai dan mulai beroperasi pada tahun 2027,” ujar perwakilan Ditjen SDA.

Ditjen SDA juga menilai penanganan infrastruktur di Maluku membutuhkan pendekatan berbeda dibanding daerah lain karena karakteristik wilayah kepulauan yang kompleks.

Selain Bendungan Way Apu, pemerintah pusat mulai mengkaji kebutuhan pembangunan infrastruktur air baku di Kepulauan Tanimbar sebagai dampak pengembangan PSN Blok Masela.

“Kalau proyek Blok Masela mulai beroperasi, diperkirakan akan terjadi lonjakan jumlah penduduk yang cukup besar di Tanimbar. Karena itu kebutuhan air baku ke depan pasti akan meningkat sangat signifikan,” katanya.

Dalam pertemuan tersebut, Ditjen SDA juga meminta dukungan pemerintah daerah untuk mempercepat penyelesaian persoalan lahan dan administrasi agar proyek strategis dapat berjalan tanpa hambatan.

“Kalau ada persoalan lahan atau administrasi, mohon segera diselesaikan supaya ketika pekerjaan dimulai semuanya sudah clean and clear,” tegasnya.

Pertemuan ini turut dihadiri pejabat Direktorat Jenderal SDA Kementerian PU, kepala dinas terkait, serta sejumlah bupati dan wali kota dari wilayah Maluku.

Redaksi Pelita Maluku