KPK Soroti Integritas Maluku yang Masih Rentan Korupsi, Gubernur Sepakati Pembenahan
Rabu, 18 November 2026
PELITA MALUKU
Bagikan

KPK Soroti Integritas Maluku yang Masih Rentan Korupsi, Gubernur Sepakati Pembenahan

AMBON, PELITA MALUKU – Indeks integritas Pemerintah Provinsi Maluku masih berada dalam kategori rentan terhadap korupsi. Kondisi ini mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI bersama Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, menyepakati langkah konkret untuk membenahi tata kelola pemerintahan, terutama pada sektor anggaran dan pengadaan barang dan jasa.

Kesepakatan tersebut lahir dalam Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Pencegahan Korupsi yang berlangsung di Aula Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, Selasa (17/11/2026).

Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK RI, Maruli Tua Manurung, mengungkapkan, berdasarkan indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI), masih terdapat sejumlah aspek penyelenggaraan pemerintahan di Maluku yang perlu dibenahi.

Bahkan, indeks integritas Maluku masih berada di bawah angka 72,9 persen, sehingga dinilai rentan terhadap praktik korupsi.

Kondisi tersebut menjadi perhatian serius KPK, terutama pada tiga sektor yang dinilai memiliki risiko tinggi, yakni perencanaan pembangunan, pengelolaan belanja hibah, serta pengadaan barang dan jasa.

Pada sektor perencanaan pembangunan, KPK menyoroti mekanisme pengusulan dan pengelolaan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD. Sementara pada belanja hibah, pembenahan diarahkan agar penyaluran anggaran lebih transparan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Adapun pengadaan barang dan jasa diminta diperkuat melalui evaluasi, pengawasan, serta perbaikan sistem di seluruh perangkat daerah dengan melibatkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Gubernur Hendrik Lewerissa menyatakan, rapat koordinasi tersebut telah menghasilkan kesepahaman bersama yang dituangkan dalam berita acara sebagai dasar pelaksanaan langkah perbaikan.

"Semangat utama dari rapat koordinasi ini adalah perbaikan tata kelola pemerintahan dan pencegahan korupsi. Sudah ada kesepahaman yang dituangkan dalam hasil rapat, termasuk langkah-langkah tindak lanjut yang harus dilaksanakan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing," tegas Lewerissa.

Ia meminta seluruh perangkat pemerintahan segera menjalankan kesepakatan tersebut tanpa harus menunggu pembentukan satuan tugas khusus. Menurutnya, pembenahan tata kelola merupakan tanggung jawab bersama sesuai kewenangan masing-masing.

KPK Tunggu Tindak Lanjut hingga Desember

KPK mengapresiasi komitmen Gubernur Maluku beserta jajaran untuk melakukan perbaikan signifikan. Namun, komitmen tersebut tidak berhenti pada kesepakatan di atas kertas.

Seluruh langkah tindak lanjut yang telah disepakati harus dilaporkan kepada KPK paling lambat akhir Desember 2026.

Dalam koordinasi tersebut, KPK, Kementerian Dalam Negeri, BPKP, Pemprov Maluku, dan DPRD Maluku turut memperkuat sinergi pengawasan serta pencegahan korupsi.

Gubernur berharap pembenahan tersebut mampu memperkuat reformasi birokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memastikan penggunaan anggaran daerah benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat.

Dengan tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel, Pemprov Maluku diharapkan dapat membangun kepercayaan publik sekaligus menekan risiko penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.


AIS FASSE REDAKSI PELITA MALUKU 

Komentar

Belum Ada Komentar

Tambahkan Komentar