Laut Jadi Kunci, Lewerissa Tekankan Sinkronisasi Pusat-Daerah

Jakarta, Pelita Maluku – Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menegaskan laut sebagai kunci utama pembangunan sekaligus pertahanan negara, sehingga sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi hal mendesak, terutama di wilayah perbatasan dan kawasan 3T (tertinggal, terdepan, terluar), Rabu (1/4/2026).

Pernyataan itu disampaikan dalam Diskusi Panel Kuliah Kerja Dalam Negeri Pendidikan Reguler Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut Angkatan ke-65 Tahun 2026 di Jakarta.

Menurut Lewerissa, tanpa keselarasan arah kebijakan, potensi besar wilayah laut tidak akan maksimal mendukung kepentingan strategis nasional, baik dari sisi pertahanan maupun kesejahteraan masyarakat.

“Laut bukan hanya ruang ekonomi, tetapi juga ruang pertahanan. Karena itu, kebijakan pusat dan daerah harus berjalan searah,” ujarnya.

Sebagai provinsi kepulauan, Maluku memiliki 1.388 pulau dengan sekitar 92,4 persen wilayah berupa laut. Posisi ini menempatkan Maluku di jalur strategis Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) III yang berbatasan langsung dengan kawasan internasional.

Dalam konteks tersebut, Lewerissa menekankan bahwa kekuatan pertahanan tidak hanya bertumpu pada militer, tetapi juga ditopang oleh ekonomi, sumber daya manusia, dan infrastruktur.

Ia menyebut, pembangunan maritim Maluku dirancang untuk dua tujuan sekaligus, yakni menjaga kedaulatan negara dan mendorong kesejahteraan masyarakat.

Potensi perikanan di wilayah Laut Banda, Laut Seram, hingga Laut Arafura menjadi kekuatan besar. Namun, berbagai tantangan masih dihadapi, mulai dari illegal fishing, destructive fishing, hingga tingginya biaya logistik antarwilayah.

“Kita punya sumber daya besar, tetapi belum sepenuhnya berdampak pada kesejahteraan. Ini yang harus dijawab lewat kebijakan yang terintegrasi,” katanya.

Di sisi lain, Maluku memiliki 19 pulau kecil terluar yang menjadi garda depan kedaulatan. Pemerintah daerah mendorong kawasan ini tidak lagi menjadi wilayah terisolasi, melainkan berkembang sebagai pusat pertumbuhan baru atau “sabuk kemakmuran”.

Untuk itu, Pemprov Maluku menjalankan strategi ekonomi biru melalui penguatan sektor perikanan, pengembangan Blok Masela, pembangunan Maluku Integrated Port, serta peningkatan konektivitas antarwilayah.

Lewerissa juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dalam menjaga keamanan laut sekaligus mempercepat pembangunan kawasan strategis.

“Sinergi ini bukan hanya soal keamanan, tetapi juga pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pesisir,” ujarnya.

Diskusi tersebut turut dihadiri Komandan Seskoal Laksamana Muda TNI Ariantyo Condrowibowo, Gubernur Maluku Utara Sherly Laos, serta jajaran pimpinan dan peserta Seskoal.

Lewerissa menutup dengan menegaskan bahwa laut harus menjadi fondasi utama dalam memperkuat kedaulatan Indonesia.

“Di laut, kedaulatan diuji. Karena itu, pembangunan dan pertahanan harus berjalan seiring,” tegasnya.