Indonesia
English
Ambon, Pelita Maluku – Provinsi Maluku kembali mendapatkan alokasi 2.998 unit rumah melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada 2026. Di tengah kabar tersebut, Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, mendesak pemerintah pusat menaikkan nilai bantuan yang dinilai belum sebanding dengan biaya pembangunan di daerah kepulauan.
Kepastian alokasi itu disampaikan Gubernur usai menghadiri penyerahan BSPS di Ambon, Selasa (3/3/2026). Program ini menyasar warga berpenghasilan rendah yang membutuhkan bantuan untuk membangun atau memperbaiki rumah secara swadaya.
Menurut Lewerissa, tambahan hampir 3.000 unit pada 2026 menjadi peluang bagi masyarakat Maluku untuk mendapatkan hunian layak. Namun, ia menilai besaran bantuan sekitar Rp20 juta per unit masih belum cukup, mengingat tingginya harga material dan biaya distribusi antarwilayah di Maluku.
“Karakteristik Maluku sebagai daerah kepulauan membuat harga bahan bangunan lebih mahal dibanding daerah daratan. Nilai bantuan perlu disesuaikan,” ujarnya.
Ia mengaku telah menyurati Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk meminta peninjauan ulang besaran bantuan, agar setidaknya setara dengan kebutuhan riil masyarakat di lapangan.
Selain memperjuangkan kenaikan nilai bantuan, Pemprov Maluku juga menekankan pentingnya validitas data penerima. Pemerintah kabupaten/kota diminta memastikan usulan berbasis data akurat agar program tepat sasaran dan benar-benar menyentuh warga yang membutuhkan.
Gubernur turut menyinggung pembangunan rumah di Negeri Kariu, Pulau Haruku, serta Negeri Iha, Saparua Timur. Ia menegaskan pemerintah daerah siap mengambil langkah jika pembangunan belum direalisasikan pemerintah pusat.
Dengan alokasi 2.998 unit pada 2026, pemerintah berharap angka rumah tidak layak huni di Maluku dapat terus ditekan, sekaligus mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah kepulauan tersebut.
Redaksi Pelita Maluku - Ais
Belum Ada Komentar