Pangdam XVIII/Kasuari Sinergi Bersama SKK Migas - KKKS Dukung Pemerintah Kawal Pembangunan

Ambon, Pelita Maluku.com - Arahan Panglima TNI. Laksamana H. Yudo Margono saat berkunjung di Papua Barat dan Papua Barat Daya, agar TNI bersama Polri mengawal seluruh program strategis Pemerintah Pusat, guna merealisasi pemerataan pembangunan, agar dapat berjalan aman dan lancar di Bumi Kasuari, akhirnya di tindaklanjuti oleh Panglima Kodam XVIII/Kasuari Mayor Jenderal TNI Gabriel Lema, S.Sos.

Buktinya dalam menjawab pesan Panglima TNI, orang nomor satu di jajaran Kodam VII Kasuari langsung melakukan penandatanganan kesepakatan dan perjanjian kerjasama (PKS) dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) di Kota Sorong.

Giat penandatanganan kesepakatan PKS Non Pengamanan dalam mendukung Program Pengembangan Masyarakat (PPM) bidang Infrastruktur dan Kesehatan, yang di fokuskan pada pembuatan sumur air bersih, guna mengurangi angka stunting dalam pembinaan teritorial oleh Kodam, dilaksanakan di hotel Aston, pada Kamis, 12/01/23.

Hadir dalam kegiatan tersebut Panglima Kodam XVIII/Kasuari, Mayor Jenderal TNI Gabriel Lema, S.Sos didampingi Danrem 181/PVT Brigjen TNI Wawan Erawan, SE, MM., Danrem 182/Jazira Onim Kolonel Infanteri Hartono, S.I.P., Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Papua & Maluku Subagyo, didampingi Kepala Departemen Humas Wilayah Papua & Maluku Galih Agusetiawan; Asintel Kasdam XVIII/Kasuari, Kolonel Infanteri Andi Gus Wulandari S.I.P., Asops Kasdam XVIII/Kasuari, Kolonel Infanteri Ade David Siregar S.I.P., Aster Kasdam XVIII/Kasuari, Kolonel Infanteri Tamimi Hendra Kesuma. S.H., M.A.P., M.Han., bersama Pimpinan-pimpinan Kontraktor Kontrak kerja Sama (KKKS) sebagai operator kegiatan hulu migas yang beroperasi di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya.

Mengawali sambutan, Kepala SKK Migas Wilayah Papua & Maluku, Subagyo menyampaikan, bahwa apa yang dilakukan hari ini, merupakan buah dari hasil kerja sama yang di bangun melalui komunikasi, koordinasi dan kolaborasi yang selama ini telah dilakukan SKK Migas bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya, sehingga menghasilkan sebuah komitmen bersama jajaran Kodam XVIII/Kasuari.

Ini lanjut Subagyo, merupakan Perjanjian Kerja Sama Non Pengamanan pertama yang di miliki antara SKK Migas dan pihak TNI di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Subagyo menambahkan, seirama dengan fungsi TNI dalam menjaga kedaulatan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, SKK Migas yang juga adalah institusi pemerintah, yang dibebankan tugas oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk menghadirkan kedaulatan energi, sebagai modal dasar pemerataan perekonomian Indonesia, dengan targetnya untuk meningkatkan produksi minyak mentah hingga 1 juta BOPD dan gas bumi 12 BSCFD pada tahun 2030.

Sebagai penutup, Subagyo menyampaikan “Bentuk wujud praktis dari kerjasama kegiatan sosial yang dilakukan dalam PKS Non Pengamanan yang di sepakati adalah mewujudkan dukungan nyata tersedianya sarana air bersih dan penyuluhan kesehatan bagi masyarakat dengan tujuan untuk mengurangi angka Stunting".

Hal ini dilakukan bersama seluruh pemangku kepentingan, sekaligus dalam upaya untuk menjamin keamanan dan kelancaran operasional KKKS di daerah, sehingga diharapkan dapat menghasilkan penemuan lapangan migas baru dari hasil kegiatan eksplorasi migas yang bersifat “High Risk High Return”.

Sementara itu, Panglima Kodam XVIII/Kasuari, Mayor Jenderal TNI. Gabriel Lema, dalam sambutannya menyampaikan, terima kasih kepada SKK Migas baik Deputi Dukungan Bisnis maupun SKK Migas di wilayah Papua dan Maluku, atas sinergitas dan kolaborasi, sehingga dapat memaknai dan mengimplementasikan kebijakan Pemerintah Pusat melalui penandatanganan kesepakatan PKS hari ini.

"Untuk menjawab tantangan di lapangan, perlu memaknai filosofi bahwa sesuatu pekerjaan yang baik tidak dimulai dengan instan, tetapi matang dalam berproses dan saling menyempurnakan, hingga proses hari ini dapat terjadi.", ungkap Gabriel Lema.

Disamping itu pula Pangdam XVIII/Kasuari menegaskan, Perjanjian Kerjasama (PKS) non keamanan inilah yang menjadi roh dari keamanan yang sejati, karena secara fisik tidak terlihat tetapi membangun kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Kita bersama terus mengupayakan peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik", ungkap Pangdam.

Panglima Kodam XVIII/Kasuari menambahkan, dengan dukungan sinergi pembinaan teritorial ketahanan wilayah yang melibatkan masyarakat melalui Program Pengembangan Masyarakat (PPM) di setiap wilayah Korem dan Kodim, akan meminimalisir gangguan keamanan, sehingga citra positif investasi dalam mewujudkan kemandirian energi bangsa, dengan kelancaran operasional industri Hulu Migas di Papua Barat dan Papua Barat Daya akan terjaga.

Kegiatan tersebut akhirnya dilanjutkan dengan pelaksanaan penandatanganan kesepakatan Perjanjian Kerjasama (PKS) oleh Panglima Kodam XVIII/Kasuari, Mayor Jenderal TNI Gabriel Lema, S.Sos yang didampingi Kepala SKK Migas Wilayah Papua & Maluku, Subagyo, dan ditutup dengan foto bersama.(PM.****)