Reza Maispatella : Konsolidasi Negeri Adat Jadi Prioritas Majelis Latupati Maluku

AMBON, PELITA MALUKU – Majelis Latupati Maluku tidak ingin hanya menjadi tempat berhimpunnya para raja dan pemangku adat. Di bawah kepemimpinan Reza Valdo Maspaitella, lembaga adat ini didorong mengambil peran lebih nyata dalam mempererat hubungan antar negeri sekaligus membantu menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat adat.

angkah pertama yang disiapkan adalah mengonsolidasikan seluruh negeri adat di kabupaten dan kota se-Maluku. Program tersebut menjadi prioritas dalam tiga hingga enam bulan pertama kepengurusan Majelis Latupati Maluku periode 2026–2031.

Reza menyampaikan hal itu seusai pengukuhan pengurus Majelis Latupati Maluku periode 2026–2031 di lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, Selasa (10/11/2026).

Menurut Reza, konsolidasi merupakan fondasi penting sebelum menjalankan program kerja lima tahun ke depan. Hubungan komunikasi antar raja harus diperkuat agar setiap persoalan yang muncul di negeri-negeri adat dapat dibicarakan dan dicarikan jalan keluar bersama.

"Pertama-tama yang akan kita lakukan, ada program dalam waktu tiga sampai enam bulan. Jadi, di luar program lima tahunan, kita menentukan apa yang akan dicapai dalam tiga bulan pertama dan enam bulan pertama," ungkapnya.

Ia menjelaskan, konsolidasi akan dimulai dari wilayah kabupaten dan kota, termasuk Kabupaten Buru, Buru Selatan, Seram Bagian Barat, Maluku Tengah, Seram Bagian Timur, serta daerah lainnya.

Bagi Reza, mengenal satu sama lain bukan sekadar membangun hubungan personal, melainkan kebutuhan untuk memperkuat koordinasi antara pemimpin adat.

Ia menilai, akan sulit menyelesaikan persoalan bersama apabila para raja di setiap wilayah belum memiliki komunikasi dan hubungan yang kuat.

"Bayangkan saja kalau raja-raja di setiap wilayah kabupaten itu tidak saling mengenal, bagaimana koordinasi untuk menyelesaikan tantangan yang ada di wilayah tersebut. Karena itu, konsolidasi menjadi langkah pertama yang akan kita lakukan," tegasnya.

Melalui langkah tersebut, Majelis Latupati diharapkan mampu menjadi jembatan komunikasi antarnegeri, menjaga tatanan adat, memperkuat persaudaraan, serta ikut merespons persoalan sosial yang dihadapi masyarakat.

Gagasan konsolidasi tersebut mendapat sambutan positif dari Pemerintah Provinsi Maluku. Pemerintah menilai, penguatan hubungan antar negeri merupakan bagian penting dalam menjaga nilai-nilai persaudaraan yang telah lama hidup di tengah masyarakat Maluku.

Pemprov juga membuka ruang komunikasi dan pembahasan bersama Majelis Latupati untuk menindaklanjuti gagasan tersebut.

Bahkan, muncul pula ide melibatkan para tokoh dan pejabat yang pernah mengabdi di Maluku, termasuk mereka yang kini bertugas di Jakarta, agar tetap memiliki kepedulian terhadap daerah ini.

Salah satu bentuk kontribusi yang didorong adalah keterlibatan dalam program kepedulian terhadap anak-anak Maluku, terutama untuk mendukung pembangunan sumber daya manusia.

Dengan demikian, kepengurusan baru Majelis Latupati Maluku tidak hanya dituntut menjaga warisan adat, tetapi juga membangun kerja sama yang memberi manfaat bagi masyarakat.

Konsolidasi negeri-negeri adat menjadi langkah awal. Tantangan berikutnya adalah membuktikan bahwa persatuan para raja dapat melahirkan solusi nyata bagi masa depan Maluku.

AIS FASSE REDAKSI PELITA MALUKU