Sekda Maluku Buka Pendampingan SITPAKD 2025, Tekankan Sinergi Tanpa Ego Sektoral

Ambon, Pelita Maluku – Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Sadali Ie, membuka secara resmi kegiatan Pendampingan Pelaporan SITPAKD Tahun 2025 dan Penyusunan Rencana Program Kerja 2026 yang digelar di Ruang Rapat Lantai 2 Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku, Selasa (13/1/2026). Kegiatan ini diikuti secara luring dan daring oleh jajaran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se-Maluku.

Pembukaan ini menjadi penanda dimulainya fase krusial konsolidasi pelaporan dan perencanaan TPAKD, di tengah tuntutan transparansi dan kecepatan akses layanan keuangan bagi masyarakat Maluku.

Dalam arahannya, Sadali Ie menegaskan bahwa SITPAKD (Sistem Informasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah) bukan sekadar aplikasi, tetapi instrumen kendali kinerja yang menghubungkan daerah dengan TPAKD Pusat melalui OJK secara real time.

Melalui sistem ini, seluruh rencana dan realisasi program dapat dipantau, dievaluasi, hingga direkomendasikan secara terukur.

“Melalui SITPAKD, laporan rencana dan realisasi program kerja bisa disampaikan tepat waktu dan terintegrasi, sehingga TPAKD Pusat dapat memberikan rekomendasi dan persetujuan secara objektif,” kata Sadali.

Namun, ia mengingatkan bahwa secanggih apa pun sistem, tidak akan berdampak jika masih terjebak ego sektoral.

Di hadapan para kepala bagian ekonomi kabupaten/kota, Sadali menyentil pentingnya bekerja sebagai satu tubuh.

“Dalam konteks Provinsi Maluku, tidak ada lagi ego kabupaten. Kita satu keluarga. Kita saling menopang dan saling menunjang,” tegasnya.

Menurutnya, pendampingan ini harus menjadi ruang berbagi praktik baik, terutama dari daerah yang sudah tertib dan berkualitas dalam pelaporan.

Tujuannya jelas: menyeragamkan standar, mempercepat waktu pelaporan, dan menajamkan perencanaan program 2026 agar tepat sasaran.

Kegiatan ini dihadiri Kepala OJK Provinsi Maluku beserta jajaran, Kepala Biro Perekonomian Setda Maluku, serta Kepala Bagian Ekonomi dan SDA kabupaten/kota se-Maluku, baik secara langsung maupun melalui Zoom Meeting.

Dengan dimulainya pendampingan ini, Pemprov Maluku menaruh taruhan besar pada disiplin data dan kolaborasi antar daerah sebagai kunci memperluas akses keuangan dan mendorong kesejahteraan warga di seluruh kepulauan Maluku.

Redaksi Pelita Maluku – Ais