Asri Arman Desak Jajaran Pemkab SBB Cepat Benahi Birokrasi
AMBON, PELITA MALUKU – Pembenahan birokrasi di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) tidak boleh berjalan lambat. Bupati Asri Arman meminta seluruh jajaran pemerintah daerah segera bergerak menindaklanjuti hasil supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Dalam Negeri.
Baginya, berbagai catatan dan kekurangan dalam penyelenggaraan pemerintahan harus dijawab dengan tindakan nyata. Perbaikan tidak cukup hanya dibicarakan dalam forum koordinasi, tetapi harus terlihat melalui perkembangan kerja setiap perangkat daerah.
Pesan tersebut disampaikan Asri setelah mengikuti Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah Wilayah Maluku dan Maluku Utara di Gedung Islamic Center, Kamis (19/11/2026).
Asri menjelaskan, koordinasi yang melibatkan KPK dan Kemendagri merupakan bagian dari upaya memperkuat pengawasan sekaligus mendorong pemerintah daerah memperbaiki tata kelola pemerintahan.
Menurutnya, setiap persoalan yang ditemukan harus menjadi bahan evaluasi dan segera ditindaklanjuti. Pemerintah daerah juga berkewajiban melaporkan perkembangan perbaikan kepada KPK maupun Kemendagri.
"Yang harus diperbaiki, diperbaiki. Harus dipantau dan dilaporkan kepada KPK maupun Kemendagri sehingga ada progres naik," kata Asri.
Tidak Mau Perangkat Daerah Berjalan Sendiri-Sendiri
Keseriusan Asri terlihat dari langkahnya mengumpulkan jajaran pemerintah daerah setelah mengikuti rapat koordinasi tersebut.
Pertemuan internal itu dimaksudkan untuk membicarakan langkah konkret yang harus segera dilakukan, termasuk menentukan prioritas pembenahan dan mekanisme kerja agar setiap perangkat daerah memiliki arah yang jelas.
Ia menginginkan proses perbaikan berjalan sistematis, terukur, dan tidak menunggu hingga persoalan semakin besar.
Asri menekankan, pemerintah daerah harus memiliki kepekaan dan respons cepat dalam menyelesaikan berbagai kekurangan. Sebab, pembenahan tata kelola pemerintahan bukan semata-mata untuk memenuhi tuntutan pengawasan, melainkan menjadi kebutuhan bagi kemajuan daerah.
"Langkah-langkah apa yang harus cepat diambil, kemudian sistematisnya seperti apa, supaya setiap hari ada progres," ujarnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada KPK dan Kemendagri yang telah memberikan arahan serta dorongan kepada pemerintah daerah untuk memperkuat upaya pencegahan korupsi.
Asri berharap, hasil koordinasi tersebut membawa perubahan nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan di SBB. Seluruh kekurangan harus dibenahi agar kualitas birokrasi semakin baik dan kepercayaan terhadap pemerintah daerah terus meningkat.
Menurutnya, keberhasilan agenda pencegahan korupsi harus tercermin dari perubahan cara kerja pemerintahan, kedisiplinan menjalankan aturan, serta kesungguhan memperbaiki sistem.
Dengan demikian, supervisi KPK tidak hanya menjadi agenda pengawasan, tetapi juga momentum bagi Pemkab SBB untuk membangun pemerintahan yang lebih tertib, transparan, dan bertanggung jawab.
AIS FASSE REDAKSI PELITA MALUKU









Belum Ada Komentar